REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membuat tim ahli khusus untuk merancang visi dan misi pemerintahan Jokowi di periode kedua kepemimpinannya. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani seusai pertemuan Jokowi dengan sekjen koalisi partai pendukung di Bogor semalam.
Menurut Arsul, partai koalisi telah menawarkan diri untuk ikut menyiapkan visi-misi tersebut kepada Jokowi. "Tapi, menurut beliau ini sudah ada tim ahli yang sekarang sudah bekerja untuk menyusun," ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/8).
Meski begitu, sebelum visi dan misi itu resmi digunakan, nantinya akan disampaikan kepada partai dalam koalisi. Saat itulah, masukan-masukan partai koalisi akan disampaikan.
"Nanti kita memberikan pengayaanlah atau review, masukan juga ada titipan-titipan program yang tentu khas masing-masing konstituen masing-masing parpol," ujar Arsul.
Namun, menurut Arsul, pertemuan belum menentukan tim sukses maupun tim pemenangan untuk Jokowi di Pilpres 2019. Sebab, tim tersebut nantinya akan dipilih oleh Jokowi dan cawapres yang dipilihnya bersama para ketua umum koalisi Jokowi.
"Karena, soal timses ini pada akhirnya yang memutus adalah Pak Jokowi dan cawapresnya serta para ketum parpol," ujar Arsul.
Wakil Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Ahmad Basarah memastikan koalisi parpol pendukung Jokowi pada Pilpres 2019 tetap solid.
"Relatif parpol pendukung Pak Jokowi ini solid. Mereka tidak memaksakan mengusung kadernya untuk mendampingi Pak Jokowi sehingga Pak Jokowi lebih leluasa," kata Basarah saat ditemui di Universitas 17 Agustus Surabaya, Rabu (1/8).
Basarah melanjutkan, sejak kontestasi Pilpres 2014, Jokowi sudah memulai paradigma kerja sama tanpa syarat. Kerja sama tanpa syarat tersebut membuat Jokowi memiliki kebebasan karena cawapres yang dipilihnya tidak diwajibkan dari partai-partai pengusungnya.
"Ini sudah sampai pada kesepakatan itu. Jadi, saya memastikan tidak akan ada gejolak politik di antara partai-partai pendukung Pak Jokowi. Bahkan, jika nanti akhirnya Pak Jokowi memutuskan nama calon wakil presidennya," ujar Basarah.
Terkait kemungkinan adanya tambahan parpol pengusung, Basarah menyatakan, hingga saat ini koalisi parpol pengusung belum ada perubahan. Yaitu, enam parpol yang sudah memiliki kursi di parlemen dan tiga parpol yang belum mendapatkan kursi di parlemen.
Jika nantinya ada parpol tambahan yang memastikan bergabung dalam koalisi, Basarah tidak bisa memastikan apakah akan diterima atau tidak. "Apakah masih membuka pintu untuk parpol lainnya? Keputusan sepenuhnya diserahkan kepada Pak Jokowi," kata Basarah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika