REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hasil Ijtima' GNPF Ulama merekomendasikan Salim Segaf Al-Jufri dan Ustadz Abdul Somad (UAS) untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres) untuk Prabowo Subianto. Menurut Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Dradjad Wibowo, usulan GNPF Ulama tersebut perlu diperhatikan.
"Sangat penting dan sangat diperhatikan," kata Dradjad ketika dihubungi Republika, Rabu (1/8).
Menurutnya, GNPF Ulama tentu tidak asal dalam merekomendasikan UAS maupun Ketua Majelis Syura PKS, Salim Segaf. Oleh karena itu, pihaknya pun akan melakukan perhitungan kembali terhadap dua nama hasil rekomendasi GNPF ini.
"Rekomendasi dari beliau-beliau (GNPF) ini tentunya kita juga perhatikan betul tapi bagaimanapun juga kita harus hitung potensi peluang menangnya," ujar Drajad.
Saat ditanyakan mengenai kemungkinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bila dibandingkan keduanya, menurut Dradjad nama AHY pun turut diperhitungkan. Sejumlah pihak pun sambungnya, mengatakan bahwa elektabilitas AHY lebih tinggi bila dibandingkan dengan Salim Segaf.
Oleh karena itu, kata Dradjad, perlu perhitungan dan pembicaraan baik internal maupun bersama partai koalisi, Gerindra-PAN-PKS-Demokrat. Namun, mengenai kapan waktu perhitungan dan pembicaraan bersama partai koalisi, Dradjad tidak mengatakan dengan pasti.
"Kan masih ada beberapa hari untuk kumpul, untuk maksimalkan, masih ada beberapa hari untuk mengerucutkan, biasa itu mah," jelas dia.
Bahkan dalam pembicaraan bersama nanti tambah Drajad, nama Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pun masuk perhitungan. Karena menurutnya, Anies Baswedan pun masuk dalam kategori yang juga cocok apabila bersanding dengan Prabowo.
"Jadi kita tidak terpaku pada satu (bakal cawapres) saja tetapi semuanya kita lihat, ada beberapa nama, dua rekomendasi itu (UAS dan Salim Segaf), AHY dan mas Anies," ungkapnya.
Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, saat ini berbagai kubu mendeklarasikan nama-nama yang dinilai sebagai representasi umat. Ia menilai hal itu adalah bagian dari permainan politik identitas.
"Namun saya sendiri ingin menyetop politik identitas. Faktanya semua bertindak atas nama politik identitas. Wacananya ada nasionalis, Islam. Kan itu yang terjadi," katanya kepada wartawan, Selasa (31/7).
Ia menilai, politik identitas berbahaya karena tidak baik untuk demokrasi Indonesia hari ini dan masa mendatang. Pasalnya, dalam politik identitas nilai nasionalisme dan keislaman dijadikan komoditas politik untuk mencari suara.
Menurut Dahnil, penggunaan politik identitas tak hanya dilakukan oleh kubu Prabowo, malainkan juga pejawat Joko Widodo (Jokowi). "Kan dia (Jokowi) juga sekarang perspektifnya harus (mencari cawapres) dari kubu Islam," ungkapnya.
Dengan maraknya penggunaan politik identitas, kata dia, para capres sudah melupakan kompetisi kualitas. Meski begitu, Dahnil tak melarang ulama untuk terjun dalam politik praktis.
Menurut dia, setiap orang memiliki hak untuk berpolitik secara langsung, sekalipun ulama. Asalkan, lanjut dia, ulama tersebut dapat menjadikan nilai-nilai Islam sebagai panduan berpolitik. Bukan sebaliknya, menjadikan Islam sebagai komoditas politik.
Ia mengatakan, yang selama ini terjadi hanya sekadar penggunaan politik identitas. "Ini cuma masalah memperubutkan sentimen publik, yang pantas disebut paling nasionalis dan paling Islam," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika