REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta, Andri Yansyah, mengatakan Asian Games 2018 menjadi momentum perubahan di ibu kota dengan sejumlah pembenahan sarana dan prasarana hukum. Menurut dia, pembenahan memang harus dipaksakan agar semua dapat dijalankan.
"Orang Indonesia kalau seumpamanya nggak ada kegiatan, nggak ada momentum, nggak dijalan-jalanin. Memang harus dipaksakan," jelas Andri saat ditemui di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (1/8).
Bagi Andri, semua pembenahan memang harus dipaksa, karena jika tidak ada Asian Games, tidak akan diketahui kapan Undang-Undang maupun Perda yang telah disahkan selama ini, bisa akan diberlakukan. Khususnya adalah Pergub terkait aturan ganjil genap (Gage) yang baru saja disahkan kemarin, Selasa (31/7).
"Makanya saya mau tanya lagi, kalau nggak ada Asian Games kapan itu mau dijalanin? Sudah hampir sembilan tahun cuma tiga ruas doang, dari tahun 2009-2018 cuma tiga ruas," beber Andri.
Ia menyebutkan, aturan ini bukanlah semacam program baru, melainkan sudah ada sejak 2009. "Nggak ada yang baru. Aturannya sudah ada dari tahun 2012. Apalagi dari Undang-Undang No. 22 tahun 2009, Undang-Undnag No. 32 tahun 2009, Perda tahun 2012 dan tahun 2014, ada semua. Cuma dari dulu yang dieksposenya hanya Sudirman-Thamrin saja terus," jelas Andri.
Kemudian, terkait aturan perluasan ganjil-genap yang baru ini, ia menyarankan agar aturan diberlakukan selama Asian Games dan September 2018 (usai Asian Games) dijeda untuk dihentikan sementara aturannya. Tetapi pada Asian Para Games Oktober 2018 mendatang, nantinya harus diberlakukan lagi.
"Mohon maaf ya atlet difabel kan lebih sensitif daripada atlet normal, jadi pemberlakuannya pun harus ekstra. Kalau dari sini ini kan yang kita bahas nih ini dari mana nih ya, kan apakah ini di lost nggak ada ganjil genap. Saya mengusulkan kemarin ngomong sama kakorlantas dan dirlantas tapi belum diputuskan," jelas Andri.
Jeda dari usainya Asian Games hingga menuju Para Games ada sekitar satu bulan, ia juga sempat usulkan untuk tidak cabut aturan ganjil0genap dulu karena akan sulit. Walaupun, dicabut atau tidaknya aturan Gage, Pemprov DKI Jakarta tetap harus merevisi lagi Pergub terkait aturan ini.
"Jadi kan begini ini Para Games, ini Asian Games, ini kan sudah diberlakukan, ini juga mau diberlakukan karena Para Games juga minta untuk diberlakukan. Karena memang venue-nya juga ini kan lebih banyak Para Games," jelas Andri.
Ganjil-genap sendiri sebenarnya diberlakukan untuk masyarakat, agar beralih ke transportasi umum. Sehingga kompensasi yang diberikan bagi masyarakat yang patuh, adalah Pemprov DKI Jakarta akan terus meningkatkan kualitas transportasi umum yang ada di Jakarta, agar masyarakat nyaman, aman, dan senang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
