Beasiswa Diputus Diduga karena Mualaf, Ini Cerita Ibu Arnita

Padahal, Pemkab Simalungun menjanjikan beasiswa penuh hingga lulus S1 atau Indeks Prestasi (IP) minimal 2,50. Nilai akademik Arnita juga tergolong baik. Gadis itu pun tak pernah melanggar aturan.

Hal inilah yang membuat dia dan keluarganya berpikiran jika penghentiannya sebagai penerima BUD lantaran Arnita berpindah keyakinan. Anggapan ini diperkuat dengan berbagai cerita dari orang yang mereka dengar. "Saya sudah tanyakan ke Dinas Pendidikan. Mereka bilang masalahnya etika. Kalau memang masalahnya anggaran, kenapa yang lain cair. Apa memang soal pindah agama, bapak itu nggak bisa jawab," kata Lisnawati.

Tidak puas ke Dinas Pendidikan Simalungun, Lisnawati pun langsung berangkat ke Bogor. Dia mengaku sudah bertemu pihak rektorat IPB untuk mempertanyakan status anaknya itu. "IPB masih memberikan kesempatan untuk anak saya. Supaya anak saya masuk dengan membayar UKT (uang kuliah tunggal) yang semester 2 sampai 6. Totalnya, Rp 44 juta," ujar Lisnawati.

Masih ada harapan untuk kembali berkuliah, Lisnawati dan suaminya berupaya mencari dana. Bekerja sebagai petani, keduanya tidak memiliki uang sebanyak itu. Mereka lalu meminta bantuan lembaga swadaya masyarakat (LSM) agar Pemkab Simalungun memberi kejelasan. Namun, Pemkab bergeming.

Lisnawati akhirnya mengadu ke Ombudsman RI di Jakarta. Ombudsman RI Perwakilan Sumut lalu menindaklanjutinya dengan memanggil Lisnawati beserta Kepala Dinas Pendidikan Simalungun hari ini. Lisnawati pun berharap akan segera mendapat kejelasan dan anaknya dapat segera kembali kuliah di IPB. "Akan saya lakukan apapun untuk anak saya ini," ujar dia.