REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno enggan mengomentari tudingan yang disampaikan Gubernur Anies Rasyid Baswedan bahwa Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mulai berpolitik.
Namun, ia meyakini bahwa Anies merupakan orang yang memiliki komitmen untuk meningkatkan kinerja dan kondisi ASN.
"Ginilah saya nggak mau komentar apa yang ada di masyarakat. Tapi saya ingin lebih baik ke depan di masyarakat. Pak Anies, saya yakin komit. Sangat komit untuk memastikan ASN kita lebih baik ke depan," kata Sandiaga kepada Republika.co.id di Pulau Kelapa Dua, Kepulauan Seribu, Jakarta, Senin (30/7).
Sependapat dengan Anies, Sandiaga merasa diskusi tentang pencopotan jabatan para pejabat tingkat pratama itu seharusnya tidak dibawa ke ranah publik. Ketua KASN dapat bertemu dengan pihak Pemprov DKI dan menyampaikan masukan-masukan yang harus dilakukan.
Baca juga, Anies Jelaskan Pencopotan Sejumlah Jabatan di Pemprov DKI.
Rekomendasi itu bisa disampaikan dalam sebuah rapat. Pemprov dapat menjadikan rekomendasi itu sebagai bahan perbaikan. "Rekomendasinya seperti apa (seharusnya) kita sampaikan, bukan bicara di tengah melalui media. Bicaranya langsung aja ketemu, sampaikan hasil rekomendasinya, dirapatkan dan disampaikan sebagai bentuk perbaikan ke depan," ujar Politikus Partai Gerindra itu.
Menurut Sandiaga, Anies sudah mengambil keputusan terkait tindak lanjut rekomendasi tersebut. Hal itu juga sudah dikonsolidasikan secara internal di lingkungan Pemprov DKI.
Kendati demikian, ia enggan menyebutkan tindakan apa yang akan dilakukan Pemprov setelah adanya rekomendasi tersebut. "Itu nanti biar Pak Sekda sama Pak Anies yang memberikan tanggapan," kata dia.
Sebelumnya, KASN menyatakan tindakan pencopotan terhadap 16 ASN tingkat pratama di lingkungan provinsi DKI Jakarta tidak sesuai prosedur. Oleh karena itu, KASN merekomendasikan agar para pejabat dikembalikan ke posisi semula.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengaku heran. Ia menyebut Ketua KASN Sofian Effendi memiliki tendensi politik. Pasalnya, Sofian menerbitkan rilis pers atas rekomendasi yang dibuat. Menurut dia, masalah itu seharusnya diselesaikan antar lembaga. Ia menuduh Sofian berniat untuk membangun opini tertentu.
Anies juga pernah mengatakan, pencopotan atau mutasi pejabat tersebut adalah bagian dari pengembangan birokrasi.
"Jadi pesan terpentingnya sebenarnya adalah, satu, ini bagian dari skema besar untuk pengembangan birokrasi. jadi perubahan, promosi, mutasi, rotasi, itu hal yang pasti akan terjadi dalam organisasi, apalagi organisasi sebesar Pemprov DKI," kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (17/7).
Menurut Anies, hal ini bukan hal yang baru. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat dan para pejabat terkait tidak kaget dan heran. Hal ini dinilai normal dalam sebuah organisasi. "Ojo gumunan, kira-kira begitu, ojo kagetan, jangan," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
