REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Islam dari Universitas Indonesia Yon Mahmudi mengatakan, kehadiran Partai Demokrat mengubah posisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Namun, Prabowo Subianto tetap membutuhkan koalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN). 

"Mau tidak mau, kehadiran Demokrat mengubah posisi PKS dan PAN dalam koalisi dengan Gerindra,” kata dia, di Jakarta, Senin (30/7).

Sebab, ia mengatakan, Demokrat memiliki kursi lebih banyak pada kontestasi empat tahun lalu. Gerindra menguasai 73 kursi di DPR RI periode 2014-2019, sedangkan Demokrat 61 kursi. Jumlah itu lebih banyak dibandingkan PAN (49 kursi) dan PKS (40). 

Ia mengatakan, PKS dan PAN tetap dinilai sebagai representasi umat Islam sehingga kehadirannya tetap dibutuhkan dalam koalisi tersebut untuk berkompetisi pada Pemilihan Presiden 2019. “Ini harus dibicarakan karena Prabowo tetap membutuhkannya," ujarnya.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) bersama Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) memberikan keterangan kepada media seusai pertemuan tertutup di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta, Senin (30/7). (Republika/Mahmud Muhyidin)

Menurut dia, empat partai, yaitu Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS perlu membicarakan langkah lebih lanjut secara terbuka. Dengan begitu, kehadiran Partai Demokrat dapat memperkuat koalisi yang kini tengah dirajut tersebut, bukan justru memperlemah.

Ia menambahkan, ada hubungan historis yang perlu diperhatikan Pak Prabowo dan PKS membangun koalisi yang sangat panjang. Kedua partai telah membangun chemistry yang cukup kuat, begitu pula dengan PAN. 

“Untuk itu, kehadiran Demokrat seharusnya memperkuat itu, bukan memperlemah, dengan Gerindra sebagai kekuatan utama yang berada di tengah-tengah," katanya. 

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertemu dengan Presiden PKS Sohibul Iman di Hotel Gran Melia, Jakarta, Senin (30/7) malam. (Republika/Fauziah Mursid)

Menurut dia, partai-partai politik koalisi Prabowo juga harus mampu menurunkan egonya sehingga dapat mengusung calon ideal yang akan diperjuangkan bersama dalam Pilpres 2019 menantang pejawat Presiden Joko Widodo.

Partai Demokrat memutuskan bergabung dalam koalisi penantang Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilihan Presiden 2019. Kesepakatan koalisi ini setelah pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, di kediaman Prabowo, Senin. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika