REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Pemerintah daerah (Pemda) di Sumatra Barat diminta kreatif untuk menarik lebih banyak investor. Tujuannya, meningkatkan porsi pendapatan asli daerah (PAD) yang saat ini hanya menyumbang 10,6 persen dari penyusun APBD provinsi dan kabupaten/kota. Sementara sekitar 90 persen APBD kabupaten/kota di Sumbar masih disokong oleh dana transfer ke daerah. Artinya, Pemda harus pintar-pintar memperlebar ruang PAD agar pembangunan bisa lebih gencar lagi.
Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno menyebutkan PAD merupakan satu-satunya ruang yang dimiliki Pemda agar bisa melakukan pembangunan secara fleksibel. Dana transfer ke daerah, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan mekanisme transfer yang peruntukannya tak bisa diubah-ubah.
Apalagi, lanjut Irwan, sedikitnya 60 persen belanja daerah disalurkan untuk belanja pegawai. Sisanya, sebanyak 40 persen baru dipakai untuk program-program pemerintah. Bila PAD ditingkatkan, maka Pemda punya ruang lebih luas untuk melakukan pembangunan tanpa mengusik program yang sudah ditetapkan melalui dana transfer ke daerah. Catatan pemerintah, PAD Sumbar saat ini sekitar Rp 2,3 triliun untuk tahun anggaran 2018.
Baca juga, Kepastian Investasi Bisa Dongkrak Devisa Negara
"Naikin PAD dari mana? Ya dari investasi. Usaha hotel dibuka, dapat retribusi hotel. Usaha restoran dibuka cepat, ada retribusi restoran. Banyak orang datang, retribusi parkir. Investasi panas bumi, ada bagi hasil dengan pemda," jelas Irwan dalam rakor asistensi penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Senin (30/7).
Irwan memandang, sektor pariwisata dan energi menjadi dua primadona potensi investasi Sumbar yang sedang rajin ia promosikan. Gubernur Sumbar dua periode tersebut menyadari rendahnya porsi PAD di Sumbar yakni 10,6 persen, di bawah rata-rata nasional 15,64 persen, merupakan buntut dari minimnya retribusi perpajakan dan bagi hasil yang didapat dari proyek-proyek sumber daya alam. Sumbar, berbeda dengan kebanyakan provinsi lain di Pulau Sumatra, sepi dari investasi migas dan pertambangan.
Baca juga, Asian Games Berdampak Langsung Pada Perekonomian Indonesia
"Sekarang kita punya Solok yang punya potensi panas bumi. Kalau berjalan, PAD Solok bisa naik dari yang sekarang hanya enam persen, jadi paling tinggi di Sumbar nanti. PAD meningkat karena bagi hasil," jelasnya.
Namun, mengejar investasi disadari bukan perkara mudah. Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Hamdani, merinci ada enam hal permasalahan pelayanan investasi di daerah. Pertama, jelasnya, adalah kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan PTSP yang belum sejalan dengan peraturan di pusat. Ganjalan kedua, belum seluruh kewenangan penandatanganan izin dan nonperizinan diserahkan kepada Kepala Dinas PMPTSP. Ketiga, standar pelayanan yang belum sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
"Keempat, kualitas dan kuantitas SDM di daerah yang belum memadai. Kelima, sarana prasarana belum lengkap termasuk sistem pelayanan online dan ketersediaan jaringan internet," ujar Hamdani.
Sementara masalah keenam yang dihadapi Pemda dalam menggaet investasi, adalah perencanaan anggaran melalui APBD yang belum optimal mendukung optimalsiasi PTSP di daerah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
