REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Universitas Indonesia Hurriyah mengatakan PKS menjadi salah satu partai yang paling berkeberatan bila Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menarik kader Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi cawapres. PKS ingin tetap mengajukan calonnya, meski terbentur secara elektoral.
“Kalau pada akhirnya Prabowo menentukan misalnya untuk menarik AHY menjadi calon wakil Presiden, pasti PKS menjadi salah satu partai yang paling berkeberatan, paling berreaksi. Soalnya, selama 2014, hubungan koalisi antara PKS dengan Gerindra, ini kan selalu berakhir dengan dikalahkannya PKS ketika hitung-hitungannya sudah elektoral. Jadi calon-calon yang diusul PKS itu selalu akhirnya kalah,” ungkap Hurriyah saat dihubungi Republika, Ahad (30/7).
Menurutnya, sebenarnya kinerja mesin partai dari PKS memang diakui oleh banyak pihak dan banyak orang sangat efektif. Hal itu pun juga menurutnya diakui oleh Prabowo yang merupakan pemimpin koalisi oposisi yang menjadi penantang bagi capres pejawat, Joko Widodo.
Oleh sebab itu, lanjutnya, Prabowo pun sangat mempertimbangkan keberadaan PKS di tubuh koalisi yang saat ini tengah dibangunnya. PKS pun dinilai menjadi partai perintis koalisi oposisi bersama dengan Gerindra, sehingga bisa disebut solid dengan denga Gerindra.
Namun, banyak hal yang menjadi pengganjal calon-calon usungan PKS tak bisa diusung menjadi sosok terakhir yang bisa mengisi tempat capres atau cawapres. Salah satunya adalah realitas elektoral yang mengindikasikan calon-calonnya kurang memenuhi hitung-hitungan elektoral.
“Tapi, kita bicara hitung-hitungan elektoral, karena yang penting ini kan menang ya dalam pemilu. Sayangnya di sinilah kemudian PKS agak kedodoran kalau bicara calon-calonnya,” ungkapnya.
Dari sembilan nama yang diajukan oleh PKS, kata dia, PKS sendiri secara internal belum menyepakati satu nama yang pada akhirnya diajukan. Selain itu, PKS juga dianggap mengalami dinamika internal yang dapat berdampak pada kelembagaan PKS.
“Ketiga, bicara soal popularitas, dari sembilan nama yang dajukan, sebenarnya yang memiliki rekam jejak sebagai kepala daerah ini kan Aher (mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan). Tapi hitung-hitungannya lagi-lagi begini, Aher mungkin dia kuat di Jabar, yang memang menjadi salah satu basis suara PKS, tapi bagaimana secara nasional?,” tuturnya.
Sebab, dia mengingatkan, pejawat yang akan dilawan dalam kontestasi Pilpres 2019 mendatang adalah Joko Widodo yang memiliki nilai popularitas dan elektabilitas yang tinggi. Sehingga, menurutnya PKS pun seharusnya dapat menerima kondisi PKS sendiri.
Baca juga, PKS Belum Tentu dengan Gerindra, Tapi Tolak ke Jokowi.
Direktur Pencapresan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suhud Alynudin menyatakan partainya belum pasti berkoalisi dengan Partai Gerindra. Karena itu, PKS menyiapkan beberapa opsi untuk menghadapi kemungkinan terburuk jelang pendaftaran peserta Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 pada 4 sampai 10 Agustus 2018.
Suhud melanjutkan, kebersamaan PKS dan Gerindra selama ini bukan harga mati harus terus bersama menghadapi kontestasi Pilpres 2019. Dia mengakui dua partai tersebut pada gelaran Pilkada 2018 kemarin banyak berkoalisi di sejumlah daerah. Namun untuk Pilpres, PKS belum pasti akan berkoalisi dengan Gerindra.
"Koalisi PKS dan Gerindra dalam Pilpres ini bukan harga mati bahwa kami harus dengan Gerindra atau harus dengan Prabowo. Kami tetap membuka opsi lain, dengan atau tidak dengan Pak Prabowo. Opsi-opsi ini terus kami intensifkan komunikasinya," kata dia di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (28/7).
Baca juga, PKS Belum Bahas Nama AHY Sebagai Kandidat Cawapres.
Meski begitu, Suhud memastikan PKS tidak akan mendukung bakal capres pejawat Joko Widodo (Jokowi). Sikap ini juga telah ditunjukkan PKS sejak Pilpres 2014 yang lalu dengan memosisikan diri sebagai parpol oposisi pemerintah bersama Gerindra. "PKS yang pasti tidak dengan Pak Jokowi," tutur dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika