REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Divisi Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean merasa yakin, keberadaan Demokrat yang saat ini tengah membangun komunikasi untuk berkoalisi dengan Gerindra, PKS, dan PAN akan menyatukan partai-partai itu. Menurutnya, PKS tidak mungkin keluar dari koalisi tersebut.
“Tidak mungkin PKS pergi. Memang mau ke (koalisi) Jokowi, kan tidak mungkin kan,” ungkap Ferdinand saat dihubungi Republika.co.id, Ahad (29/7).
Namun, dia tak menampik ada kekhawatiran dalam partainya mengenai kepergian PKS dari koalisi itu. Dia menyebut, bila memang nantinya PKS keluar dari koalisi, hal itu merupakan keputusan yang tidak bisa dipaksa untuk ditahan. “Ya kalau mau pergi ya masak mau dihalangi? Kalau terbentuk koalisi ketiga kan ya bagus, kita dukung. Tapi setidaknya dengan siapa kan, pertanyaannya kembali ke situ,” ujarnya yakin.
Oleh sebab itu, dia menyebut pihaknya saat ini tengah membangun komunikasi yang baik dengan melakukan pertemuan dengan PKS pada Senin (30/7) nanti. Hal itu, kata dia, ditujukan untuk membangun kekuatan yang lebih besar lagi untuk mewujudkan visi dan misi Indonesia yang lebih baik pada lima tahun ke depan.
Baca Juga, PKS Belum Tentu dengan Gerindra, Tapi Tolak ke Jokowi.
Pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono itu dengan PKS, kata dia, juga sebelumnya belum pernah dilakukan. “Nah, ini adalah bagian dari upaya itu semua, untuk menyatukan dan mengumpulkan seluruh yang kita milki untuk perbaikan Indonesia ke depan,” ungkapnya.
Pertemuan itu akan dilangsungkan pada Senin esok. Namun, pertemuan kembali antara Demokrat dan Gerindra yang semula dijadwalkan pada Ahad ini pun, harus ditunda dan akan dilakukan pada hari yang sama.
Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berencana mengintensifkan komunikasi dengan partai lain, termasuk yang tergabung dalam koalisi Presiden Joko Widodo (Jokowi). PKS saat ini sudah membangun komunikasi dengan PKB yang telah menyatakan dukungan untuk Jokowi.
Direktur Pencapresan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suhud Aliyudin mengatakan komunikasi dengan partai lain sebagai skenario cadangan apabila Prabowo Subianto tidak memilih kader PKS sebagai cawapresnya. Kendati demikian, PKS tetap pada pendirian untuk membentuk capres-cawapres melawan pejawat. "PKS memilih jalan oposisi terhadap pemerintah, dan berusaha menghadirkan pasangan capres-cawapres untuk melawan pejawat,” ujar dia kepada Republika.co.id, Ahad (29/7).
Ia mengatakan proses komunikasi dengan partai lain akan terus dilakukan untuk mencari formasi terbaik capres-cawapres di luar kubu Jokowi dan Prabowo. "Opsi lain di luar Gerindra dimungkinkan jika tidak ada kesepahaman terkait cawapres dari PKS yang merupakan bagian kesepakatan eksklusif antara Pak Prabowo dengan Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Aljufri," kata Suhud.
Terkait komunikasi dengan PKB, ia mengatakan, hingga saat ini, hal yang dibahas oleh keduanya masih seputar menyamakan pandangan. Namun, ia menambahkan, komunikasi dengan PKB akan semakin intensif mendekati 10 Agustus 2018.
Sebab, tanggal tersebut merupakan batas akhir pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden untuk pemilihan presiden 2019. "Baru tahap penyamaan pandangan terhadap situasi sosial-politik yang ada, tetapi kami yakin mendekati tanggal 10 akan semakin intensif," kata Suhud.
Ikuti Whatsapp Channel Republika