REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengungkapkan belum adanya kesepakatan antara PKS, Partai Gerindra, PAN, dan Partai Demokrat terkait siapa capres dan cawapres yang akan diusung di pilpres 2019 mendatang. Bahkan Hidayat mengatakan untuk capresnya sendiri pembahasan masih berjalan alot.
"Ya dalam artian ini adalah sebuah dinamika dan komunikasi politik yang saya kira semua saling menghormati. Belum defintif siapa yang akan berkoalisi, dan kemudian dari yang berkoalisi, siapa yang akan disepakati sebagai capres maupun cawapres, belum final," ungkap Hidayat.
Mantan ketua MPR tersebut beranggapan bahwa segala kemungkinan masih akan terjadi sebelum akhir batas waktu pendaftaran capres cawapres. Bahkan dirinya menyebut peluang untuk membentuk poros ketiga masih terbuka.
Kendati masih ada peluang untuk pindah ke kubu koalisi pendukung Jokowi, Hidayat menegaskan secara prinsip sikap PKS sampai saat ini adalah 2019 ganti presiden.
Baca juga: SBY: Saya tak Harus Izin Jokowi, SBY Bukan Bawahan Jokowi
Politikus PKS itu pun meminta siapa saja nantinya tergabung dalam koalisi untuk sama-sama legowo apapun keputusan soal capres dan cawapres. "Bukan ngotot. Itu keputusan dari Majelis Syuro PKS. Ya saya berharap semuanya legowo ya bukan hanya PKS ya tapi semuanya legowo untuk menerima hasil keputusan bersama oleh partai-partai berkoalisi," tuturnya.
Sebelumnya, Partai Gerindra berharap ada kerelaan dari PKS, PAN, dan Partai Demokrat untuk berkoalisi di Pemilihan Presiden 2019. Khususnya untuk memutuskan calon presiden maupun calon wakil presiden yang akan diusung, meskipun nama Prabowo Subianto disebut sudah disepakati koalisi sebagai capres.
Baca juga: Benarkah Manuver SBY Akibatkan Langkah PKS Terkunci?
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai itu sebagai jalan tengah agar koalisi segera menentukan nama cawapres. "Harus ada kelegowoan, harus ada kerelaan dari partai-partai. Kalau nggak ada ya repot. Tapi, tentu harus ada pengertian dan harus ada take and give," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/7).
Muzani juga berharap partai politik mau menurunkan tawarannya dalam pembicaraan koalisi. Menurut Muzani, setiap partai politik harus lebih realistis melihat persoalan demi tujuan kepentingan bangsa. "Kita juga harus memahami, harus realistis bahwa ada setiap partai punya problem yang harus dipikirkan bagaimana solusi itu bisa diatasi," katanya
Baca juga: ‘PAN-Demokrat Sepaham, Tetapi Butuh Pembahasan Lanjutan’
Ikuti Whatsapp Channel Republika
