REPUBLIKA.CO.ID, RAJA AMPAT, PAPUA BARAT -- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Laksamana Muda TNI (Purn) Willem Rampangilei meyakinkan masyarakat bahwa Asian Games 2018 akan bebas dari asap kebakaran hutan dan lahan.
"Pemerintah pusat maupun daerah sudah berkolaborasi terkait penanganan dan pencegahan asap. Kerja sama ini untuk meyakinkan masyarakat bahwa tidak akan ada lagi bencana asap di sisa tahun ini, bukan hanya di Asian Games," ujar Willem di sela keterlibatannya dalam prosesi Kirab Obor Asian Games 2018 di Pulau Piaynemo, Raja Ampat, Papua Barat, Kamis (26/7).
Pria berusia 62 tahun itu melanjutkan, pemerintah pusat dan daerah telah melakukan langkah-langkah strategis untuk menanggulangi titik-titik api di daerah rawan kebakaran hutan dan lahan, sekaligus melakukan pencegahan.
Tindakan yang dilakukan mulai dari sosialisasi kepada masyarakat, pengerahan petugas untuk melakukan patroli darat maupun udara, pemetaan daerah rawan hingga menerapkan teknologi modifikasi cuaca untuk penanggulangan memadamkan api.
"Kami selalu memantau titik api agar kami tidak kecolongan karena tidak boleh terlambat memadamkan api di lahan gambut," kata dia.
Jika terjadi kebakaran, kata dia, pemerintah siap melakukan operasi dari darat oleh pihak TNI, Polri, Tagana, BPBD dan semua pihak terkait. Lalu dari udara, pemerintah melakukan 'water bombing' dan menerapkan teknologi modifikasi cuaca Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
Ancaman asap dari kebakaran hutan dan lahan datang dari Pulau Sumatera, salah satunya Sumatera Selatan yang menjadi tempat penyelenggaraan Asian Games 2018 selain Jakarta, Jawa Barat dan Banten.
Sumatera Selatan masuk dalam daftar daerah rawan kebakaran hutan dan lahan bersama beberapa provinsi lain seperti Jambi dan Riau.
Pemerintah sendiri terus menjalankan operasi pencegahan serta pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh tim terpadu melibatkan BNPB, BPBD, brigade pengendalian kebakaran hutan dan lahan Mandala Agni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), TNI, Polri, pihak swasta, masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika