REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristyanto menyebut nama Susilo Bambang Yudhoyono saat melakukan audiensi ke Komnas HAM terkait penuntasan kasus Kudatuli (Kerusuhan 27 Juli 1996). Hasto membantah penyebutan nama SBY memiliki kepentingan dengan Pemilu 2019.
"Berbicara politik tidak hanya berbicara koalisi tapi juga berbicara terhadap tanggung jawab masa lalu agar masa depan bangsa ini bisa jauh lebih baik," ujar Hasto saat audiensi di Komnas HAM, Jakarta, Kamis (26/7).
Hasto pun menganggap SBY mengetahui banyak hal terkait insiden yang dilaporkan menyebabkan lima orang tewas dan 149 orang luka-luka itu. Sebab, menurutnya saat itu SBY menjabay sebagai Kepala Staf Komando Daerah Militer Jakarta Raya (Kasdam Jaya).
"Kita juga tahu posisi beliau saat itu dalam posisi yang tentu saja mengetahui hal ihwal terkait dengan peristiwa 27 juli 1996," katanya.
Mengulas kembali kejadian, saat itu, Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai ketua umum PDIP. Lalu menyusul kejadian Kudatuli, yakni pengambilalihan secara paksa kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro 58 Jakarta Pusat yang saat itu dikuasai pendukung Megawati Soekarnoputri. Penyerbuan dilakukan oleh massa pendukung Soerjadi Ketua Umum versi Kongres PDI di Medan yang diduga dibantu oleh aparat dari kepolisian dan TNI.
Hasto pun menegaskan, diseretnya nama SBY Ini bukan dalam rangka isu pencapresan. Menurutnya, setiap tahun PDIP selalu memeringatkan tentang Peristiwa Kudatuli uang dianggap menjadi sejarah besar bagi partai berlambang banteng moncong putih tersebut.
Hasto juga menganggap, hal ini tidak ada hubunganya dengan sikap SBY yang tengah 'panas' dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri belakangan ini. SBY menyebut sulitnya koalisi antara Demokrat dan PDIP karena kurang harmonisnya hubungan antara SBY dan Megawati.
"Kami sudah kirim surat ke sini (Komnas HAM) seminggu atau dua minggu sebelumnya memberi tahu. Kejadian Pak SBY tadi malam (curhat SBY soal hubungannya dengan Megawati) tidak ada kaitannya dengan ini. Mungkin ini kehendak Tuhan Yang Maha Esa," kata Hasto menutup.
Ikuti Whatsapp Channel Republika