REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengatur Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan saat ini tengah mengusulkan penutupan 19 pintu tol saat Asian Games 2018. Hanya saja, Kepala BPTJ Bambang Prihartono mengungkapkan rencana tersebut bisa saja tidak disetujui.
Jika rencana penutupan 19 pintu tol ditolak, Bambang memastikan sudah menyiapkan alternatif. "Kita punya rencana A dan rencana B, masih ada waktu kan (menjelang Asian Games)," kata Bambang di Gedung DPR, Selasa (24/7).
Dia menjelaskan, jika penutupan pintu tol tidak bisa dilakukan maka upaya lain tetap harus dilakukan agar lalu lintas terutama untuk atlet lancar. Bambang berencana akan bekerja sama dengan petugas kepolisian untuk mengatur lalu lintas.
"Misalnya kita menggunakan tenaga petugas kepolisian secara manual. Juga kita lihat, kalau itu dilakukan teman kepolisian siap atau nggak," jelas Bambang.
Bambang mengatakan pada dasarnya jalan yang digunakan saat Asian Games 2018 berlangsung tidak hanya untuk kebutuhan acara tersebut. Dia memastikan jalan tetap digunakan separuh untuk masyarakat dan setengahnya lagi untuk kegiatan Asian Games 2018.
Untuk itu, dia menegaskan nantinya akan ada pembagian jalur yang akan dilakukan. "Kan lingkarnya ada dua. Tapi pokoknya akan kita lihat, masih banyak pilihan," ujar Bambang.
Sebelumnya, BPTJ merencanakan akan melakukan penutupan 19 pintu tol. Sepuluh pintu tol yang akan ditutup yaitu Ancol Barat 2, Jembatan Tiga 1, Angke 2, Tanjung Duren, Off Ramp RS Harapan Kita, Slipi 2, Podomoro, Rawamangun, Pedati dan TMII. Kesepuluh pintu tol tersebut direncanakan akan ditutup pada pukul 06.00 WIB hingga 17.00 WIB.
Sedangkan untuk pukul 12.00 WIB hingga 21.00 WIB hanya sembilan pintu tol yang rencananya akan ditutup. Kesembilan pintu tol tersebut yaitu Gedong Panjang 2, Jembatan Tiga 2, Angke 1, Jelambar 1, Slipi 1, Sunter, Jatinegara, Kebon Nanas, dan TMII.
BPTJ memastikan rencana penutupan pintu tol tersebut diprioritaskan untuk rute GBK, Velodrome, dan Cibubur. Sementara rute lainnya, akan disesuaikan juga dengan diskresi kepolisian.
Ikuti Whatsapp Channel Republika