Selasa 24 Jul 2018 15:06 WIB

PBB: Koalisi Keumatan Siap Deklarasi Awal Agustus

Figur cawapres tetap akan memperhatikan rekomendasi dari PA 212.

Rep: Adinda Pryanka/ Red: Ratna Puspita
Ketua Bidang Pemenangan Presiden Partai Bulan Bintang (PBB), Sukmoharsono, di kantor Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (19/10). PBB merupakan salah satu parpol yang pendaftarannya tidak diterima oleh KPU sebagai calon peserta Pemilu 2019.
Foto: Republika/Dian Erika Nugraheny
Ketua Bidang Pemenangan Presiden Partai Bulan Bintang (PBB), Sukmoharsono, di kantor Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (19/10). PBB merupakan salah satu parpol yang pendaftarannya tidak diterima oleh KPU sebagai calon peserta Pemilu 2019.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Bidang Pemenangan Presiden DPP PBB Sukmo Harsono mengatakan, koalisi keumatan akan mendeklarasikan diri pada awal Agustus mendatang. Selain mengenalkan koalisi pada masyarakat, deklarasi akan menyampaikan dukungan sejumlah partai terhadap Ketua Umum Partai Gerindra untuk maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. 

Partai yang berada di dalam koalisi ini adalah Gerindra, PKS, PAN, PBB, Partai Idaman, dan Partai Berkarya. Setelah menyamakan visi, misi, dan sosok yang diusung sebagai capres, koalisi keumatan siap menggodok sosok cawapres untuk mendampingi Prabowo. 

Menurut Sukmo, figur cawapres tetap akan memperhatikan rekomendasi dari PA 212 dan memperhatikan sejumlah unsur pelengkap Prabowo. Di antaranya, berasal dari luar Jawa, sosok religius, dan ketua partai politik atau organisasi masyarakat.

Sukmo menjelaskan, PA 212 dan enam partai yang tergabung dalam koalisi keumatan segera mengerucutkan nama cawapres dalam waktu dekat. Penggodokan dilakukan sembari menunggu pertemuan besar ulama se-Indonesia pada awal Agustus.

PBB merasa, kriteria yang dibutuhkan Prabowo banyak mengacu pada Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra. Kendati demikian, PBB tidak menjadikan pandangan ini sebagai harga mati. "Kami masih terus menunggu arahan ketua umum dan hasil pertemuan yang mendatang," ujar Sukmo ketika dihubungi Republika.co.id, Selasa (24/7).

Menjelang Pilpres 2019, koalisi keumatan juga siap menyampaikan kepada masyarakat Indonesia akan situasi kebangsaan dari sudut pandang ekonomi dan keadilan. Selain itu, Sukmo menjelaskan, koalisi yang diinisiasi Rizieq Shihab ini juga menjaimin keamanan bangsa Indonesia dari ancaman penjajahan secara ekonomi. "Di mana situasi utang dan kondisi BUMN sekarang tengah mengalami situasi merah," kata dia.

Sebelumnya, PBB bersama lima partai dalam koalisi keumatan bersama PA 212 mengadakan pertemuan di Hotel Sultan, Jakarta, pada Senin (23/7). Dalam pertemuan itu, Sukmo dan Sekjen PBB Afriansyah Noor memenuhi undangan dari politikus senior PAN, Amien Rais. Sukmo mengatakan, pertemuan yang juga dihadiri sejumlah ulama ternama dari berbagai unsur ini berlangsung secara hangat dan penuh keakraban.

Berbagai isu dibicarakan dalam pertemuan ini, mulai dari hal ringan hingga menyikapi perkembangan bangsa dan negara untuk saat ini sampai lima tahun mendatang. Isu Pilpres 2019 tak pelak menjadi bagian dari perbincangan. "Lebih banyak bicara soal kebangsaan, kriteria cawapres, dan waktu deklarasi koalisi keumatan," ujar Sukmo. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement