REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) menekankan pentingnya perkuat koordinasi antarpihak terkait seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial, dan Balai Wilayah Sungai (BWS) dalam mengantisipasi bencana kekeringan yang melanda hampir sebagian wilayah di NTB.

TGB meminta penanganan bencana kekeringan dapat lebih maksimal, mulai dari persiapan anggaran termasuk dalam memperkuat koordinasi.

"Saya minta disiapkan betul. Anggaran harus ada. Perkuat koordinasi, termasuk dengan BWS," ujar TGB saat rapat pimpinan bersama seluruh OPD lingkup Pemprov NTB di ruang rapat utama (RRU) Kantor Gubernur NTB, Senin (23/7) kemarin.

Kepala BPBD NTB Muhammad Rum menyampaikan laporan terkait dengan bencana kekeringan yang terjadi. "Seminggu yang lalu sudah koordinasi dengan semua kepala BPBD se-NTB. Dari paparan BMKG diprediksi kekeringan panjang akan terjadi. Oktober dan September akan terjadi elnino," kata Rum.

Rum juga menjelaskan kemungkinan puncak dari bencana kekeringan akan terjadi pada Agustus hingga September. "Hampir semua daerah, kecuali kota Mataram, bisa dikategorikan kekeringan. Tapi sampai saat ini, belum ada kabupaten/kota menetapkan status darurat kekeringan," lanjutnya.

Sejauh ini, kata Rum, BPBD telah melakukan berbagai langkah dalam mengatasi dampak kekeringan. Salah satunya dengan memberikan suplai air bersih ke wilayah-wilayah yang cukup parah.

"Akan ada 4 ribu sampai 5 ribu sambungan air ke wilayah selatan, tapi masih ada kendala. Dinas PU kita harapkan agar bisa mengatasi. Anggaran droping air kabupaten/kota ada, ada juga di Dinas Sosial dana air bersih," kata Rum menambahkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika