REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal PKB, Abdul Kadir Karding, mengatakan ada tiga menteri Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mendaftar caleg DPR dari parpolnya. Selain tiga menteri itu, ada sejumlah artis yang meramaikan daftar caleg DPR dari PKB.
"Ada tiga menteri yang mendaftar caleg dari PKB, yakni Menaker Hanif Dhakiri yang akan maju dari dapil Jawa Barat 6 (Kota Depok), Menpora Imam Nahrowi yang maju dari dapil DKI Jakarta 1 (Jakarta Timur) dan Mendes PDTT, Eko Putro Sandjojo dari dapil Bengkulu," ungkap Karding dalam konferensi pers di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (17/7) malam.
Selain itu, sejumlah figur publik dan artis juga mendaftar sebagai caleg DPR dari PKB. Mereka adalah Tommy Kurniawan, Farhat Abbas, Soendari Soekotjo, Arzetti Bilbina dan sejumlah artis lainnya.
"Malam ini PKB sudah menyerahkan syarat pendaftaran 575 caleg DPR dari 80 dapil seluruh Indonesia. Keterpenuhan caleg perempuan dari Golkar sebanyak 40 persen, " tambahnya.
(Baca: Menteri dari PKB dan PPP Juga Berencana Nyaleg)
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, beberapa menteri yang akan nyaleg pun telah menyampaikan keinginannya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi, lanjutnya, juga telah memberikan izin kepada beberapa menteri yang akan mencalonkan diri tersebut.
“Oleh Presiden diberi izin karena memang beberapa menteri akan jadi pengumpul suara bagi partai yang bersangkutan,” jelas Pramono di kantornya, Jakarta, Selasa (17/7).
Beberapa menteri yang akan nyaleg tersebut yakni Menko PMK Puan Maharani serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
“Misal Puan di dapil Solo, suara mbak Puan pada waktu pileg lalu hampir 400 ribu artinya 2 kursi sendiri sehingga kalau tidak maju suara itu akan sangat disayangkan,” tambah dia.
Selain Puan dan Yasonna, Pramono juga menyebut terdapat tiga menteri dari PKB yang berniat nyaleg. Sedangkan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin belum memutuskan apakah akan maju sebagai caleg atau tidak.
Seskab menilai, adanya menteri yang nyaleg merupakan hal yang biasa dan tak melanggar undang-undang. Ia pun yakin pencalonan mereka dalam pileg tak akan berpengaruh terhadap kinerja dan tanggungjawabnya. Pramono juga tak khawatir program pemerintahan tak akan menjadi bahan kampanye bagi para menteri yang akan nyaleg.
Ikuti Whatsapp Channel Republika