REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi akhirnya melabuhkan diri ke PDI-Perjuagan (PDIP) dan memilih untuk maju sebagai bakal calon anggota legislatif (caelg). Hal ini ditegaskan secara langsung oleh Johan melalui pesang singkat kepada awak media.
"Memang benar saya menjadi calon legislatif dari Partai PDIP. Keputusan ini saya ambil setelah melakukan evaluasi terhadap tugas dan pekerjaan saya saat ini dan perenungan dalam enam bulan terakhir," kata Johan, Selasa (17/7).
Johan menuturkan, dia juga sudah berdiskusi dengan keluarga dan kemudian memutuskan untuk beralih dalam ladang pengabdian yang berbeda yaitu melalui jalur politik. Dia menjelaskan, saat-saat dalam perenungan tersebut, beberapa waktu yang lalu ditawari menjadi calon kegislatif oleh PDIP.
Tawaran itu kemudian diterimanya dengan pertimbangan bahwa dirinya akan lebih bisa berkiprah dan berbuat lebih banyak buat negara ketika menjadi anggota DPR.
“Tawaran ini akhirnya saya terima,” ujar dia.
PDIP, lanjut Johan, menjadi pilihan karena dia menganggap PDIP adalah partai yang lebih banyak menyentuh dan bicara tentang rakyat kecil. Selain itu, konsep PDIP tentang negara kesatuan RI berdasarkan Pancasila serta paham nasionalis religius yang diusung PDIP sesuai dengan prinsip saya dalam bernegara,
"Saya ditempatkan di Dapil VII Jawa Timur," ujar Johan.
Selain itu, PDI Perjuangan, kata Johan punya prinsip yang sama dengannya dalam konteks keutuhan negara. Pun dalam beragama. “Konsep dan paham nasionalis relijius yang diusung PDI Perjuangan sesuai dengan prinsip saya dalam bernegera."
Pada hari ini, PDIP telah mengajukan tiga nama yang selama ini berada di lingkup pemerintahan untuk maju sebagai caleg. Mereka adalah Menteri Koodinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, dan Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, sebelumnya mereka berkeinginan untuk mengajukan tujuh nama menteri masuk dalam bakal caleg. Namun, setelah berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya dua nama tersebut dari kalangan menteri yang diperbolehkan.
Terkait dengan Johan Budi, Hasto menjelaskan bahwa keinginan PDIP memasukan dama Johan untuk bersaing dalam pemilhan legislatif datang dari kedua belah pihak. Artinya, ada keinginan dari PDIP merekrut Johan, pun dari Johan secara pribadi yang berniat ikut serta sebagai anggota DPR.
"Ini bersama-sama. Istilahnya dua orang yang ingin bersalaman kemudian dua-duanya bergerak. Ada panggilan nurani untuk bergandengan," ujar Hasto.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan, Presiden Jokowi telah mengizinkan Johan Budi mendaftar sebagai caleg dari PDIP. Menurut dia, Jokowi mengizinkan Johan Budi untuk ikut serta dalam pemilihan legislatif 2019 lantaran telah menjadi kebutuhan partai.
“Pak Johan Budi telah meminta izin dari bapak Presiden dan telah memberikan izin karena memang baik Pak Johan maupun PDIP karena memang Pak Johan akan maju dari PDIP kalau nggak salah dari Dapil VII Jatim,” kata di kantornya, Jakarta, Selasa (17/7).
Apakah kemudian Johan Budi akan mengundurkan diri dari posisinya di pemerintahan saat ini? Pramono menyampaikan tak ada perlakuan antara menteri yang akan mencalonkan diri sebagai caleg dengan juru bicara kepresidenan yang juga akan nyaleg. Asalkan, kata dia mendapatkan izin dari Presiden.
“Nanti statusnya akan sama dengan menteri. Tidak ada perbedaan karena memang itu aturan main Undang-Undangnya seperti itu,” ujarnya.
Pramono menyebut, PDIP tertarik untuk mencalonkan Johan Budi dalam pemilihan legislatif 2019 karena nama Johan dinilai cukup mewakili dan baik di mata publik. Selain itu, kata dia, nama Johan Budi muncul lantaran terdapat usulan dari internal partai untuk menjadikannya sebagai cagub dan cawagub Jatim.
“Suara-suara itu ditangkap struktural partai,” tambah dia.
Adanya nama Johan Budi dalam daftar caleg PDIP terbilang mengejutkan. Karena selama ini, Johan dikenal sebagai praktisi kehumasan. Lulusan Fakultas Teknik Universitas Indonesia 1992 ini, lebih dari satu dasawarsa menjadi juru bicara KPK sejak 2006.
Sebelum masuk dalam lingkaran pemerintahan, Johan Budi lebih dulu dikenal lewat kiprahnya bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Johan pernah menjabat sebagai Kabiro Humas KPK pada periode 2006-2014. Karier Johan di KPK kemudian meningkat menjadi Deputi Pencegahan pada 2014-2015. Ia pun pernah merasakan menjadi pimpinan KPK saat menjabat Plt Pimpinan KPK pada 2015.
Pada 2014, setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat, Istana Negara memanggilnya menjadi juru bicara. Namun perannya sebagai jubir istana tak kentara ketimbang saat dirinya 10 tahun di KPK.
Setelah resmi menjadi caleg, Johan akan bertarung merebut kursi DPR di Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur VII. Yakni di wilayah tingkat dua, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan dan Trenggalek. Satu pesaing Johan dari dapil yang sama, yakni Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas, politikus dari Partai Demokrat yang juga putra bungsu dari mantan Presdien Susilo Bambang Yudhoyono.
Baca juga: Daftar Mantan Elite KPK yang 'Tergoda' Politik
Ikuti Whatsapp Channel Republika