REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sejumlah menteri di Kabinet Kerja Jokowi-JK akan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif 2019. Menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, beberapa menteri yang akan nyaleg pun telah menyampaikan keinginannya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi, lanjutnya, juga telah memberikan izin kepada beberapa menteri yang akan mencalonkan diri tersebut.
“Oleh Presiden diberi izin karena memang beberapa menteri akan jadi pengumpul suara bagi partai yang bersangkutan,” jelas Pramono di kantornya, Jakarta, Selasa (17/7).
Beberapa menteri yang akan nyaleg tersebut yakni Menko PMK Puan Maharani serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
“Misal Puan di dapil Solo, suara mbak Puan pada waktu pileg lalu hampir 400 ribu artinya 2 kursi sendiri sehingga kalau tidak maju suara itu akan sangat disayangkan,” tambah dia.
Selain Puan dan Yasonna, Pramono juga menyebut terdapat tiga menteri dari PKB yang berniat nyaleg. Sedangkan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin belum memutuskan apakah akan maju sebagai caleg atau tidak.
“Tetapi beberapa menteri yang lain, kebetulan ada beberapa dari PKB 3, kemudian Nasdem tidak ada. PPP antara iya dan tidak karena Menag sedang konsentrasi untuk haji sehingga beliau tidak ini. Itulah beberapa menteri yang mencalonkan,” kata dia.
(Baca: Puan Maharani, Yasonna Laoly, Johan Budi Daftar Caleg PDIP)
Presiden Jokowi, lanjut Pramono, pun telah memberikan arahan bagi para menteri yang akan mencalonkan diri untuk memprioritaskan tugasnya di pemerintahan. Para menteri diperbolehkan melakukan sosialisasi di masing-masing dapilnya hanya pada hari Sabtu dan Minggu. Sehingga diharapkan tak mempengaruhi jam kerja para menteri.
“Mereka sudah dikenal di dapilnya apalagi yang maju ini sebelumnya pernah maju di periode sebelumnya. Bahkan ada yang sudah dua kali tiga kali,” jelas Pramono.
Seskab menilai, adanya menteri yang nyaleg merupakan hal yang biasa dan tak melanggar undang-undang. Ia pun yakin pencalonan mereka dalam pileg tak akan berpengaruh terhadap kinerja dan tanggungjawabnya.
Pramono juga tak khawatir program pemerintahan tak akan menjadi bahan kampanye bagi para menteri yang akan nyaleg.
“Tentu ada batasannya karena menteri yang akan maju kan portfolionya terus terang, Menkumham, apa yang mau diklaim. Yang ada hanyalah sekarang tinggal jaringan, performance dari masing-masing menteri bisa menjadi pendulang suara,” jelasnya.
Pemerintah dan Bawaslu juga melakukan pengawasan terhadap para menteri yang mencalonkan diri. Sehingga anggaran program pemerintah pun tak turut disalahgunakan. Pramono mengingatkan, kewenangan dan kekuasaan yang dijabat oleh para menteri pun tak dapat disalahgunakan untuk keperluan caleg.
Sementara itu, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menyebut PDIP hanya mengusung dua kadernya yang berada di kabinet kerja untuk maju sebagai caleg. Mereka yakni Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Menurut dia, awalnya ada tujuh menteri yang akan diusung PDIP. Namun, Jokowi meminta lima menterinya untuk fokus di kabinet.
Ikuti Whatsapp Channel Republika