REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menghasilkan kesepakatan soal calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi Joko Widodo (Jokowi). Pada pertemuan yang terjadi di kediaman Megawati, Senin (16/7) kemarin, kedua tokoh sepakat cawapres dibahas bersama Jokowi.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pembahasan bersama karena saat ini setiap partai politik memerjuangkan ketua umumnya pada posisi strategis di tingkat nasional. Dalam hal ini, ia mengatakan, Golkar berupaya mendorong Airlangga sebagai kandidat yang mendampingi Jokowi pada Pilpres 2019.
"PDI Perjuangan sangat memahami apabila Golkar mencalonkan Pak Airlangga untuk mendampingi Pak Jokowi. Sebab, hal itu merupakan cita-cita setiap Partainya untuk mendorong kadernya. Namun tentunya hal tersebut akan didialogkan bersama," ujar dia dalam keterangan tertulis, Selasa (17/7).
Ia mengatakan partainya memahami kondisi itu karena hal ini juga terjadi pada Pemilu 2014 ketika Megawati sebagai ketua umum PDIP didorong sebagai calon presiden. Namun kala itu, Megawati lebih memilih memberikan mandat dan mencalonkan Jokowi.
"Sama seperti Golkar (sekarang), Pak Airlangga merupakan representasi Golkar, memiliki pengalaman yang luas, dan kepemimpinannya telah teruji sejak jaman mahasiswa. Kepemimpinan Beliau juga merangkul dan membangun dialog," ujar Hasto.
Menurut Hasto, pada kesempatan tersebut, kedua tokoh juga sepakat pentingnya dukungan kepada Jokowi untuk melakukan agenda penataan sistem dan kelembagaan politik nasional. Dengan demikian, politik nasional sesuai dengan Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa.
Hasti mengatakan, menurut Airlangga, Golkar memiliki banyak politisi yang dapat diusulkan sebafau tim kerja yang bertygas melakukan kajian bersama terhadap proses amandemen. Kemudian, politikus Golkar ini ikut memperjuangkan agar MPR memiliki kewenangan di dalam menetapkan Garis Besar Haluan Negara.
Hal ini kemudian, kata Hasto, ditanggapi secara serius oleh Megawati dengan menceritakan bagaimana Bung Karno pada 1960-an mengumpulkan lebih dari 600 doktor dan merancang Pola Pembangunan Semesta Berencana. “Pola Pembangunan Semesta tersebut harus dipelajari kembali dan ditangkap ruhnya sebagai haluan negara yang menjabarkan Pancasila agar Indonesia berdaulat, berdikari, dan berkebudayaan," kata Hasto mengulang pernyataan Megawati.
Hasto mengatakan pertemuan yang berlangsung lebih dari dua jam itu juga membahas berbagai agenda strategis nasional kedepan. Kedua pihak juga menyadari bahwa Golkar dan PDI Perjuangan memiliki akar sejarah panjang.
Bahkan, Hasto mengatakan, pada pertemuan itu, Airlangga mengatakan gabungan kekuatan PDIP dan Golkar tidak hanya kuat di DPR. Kekuatan PDIP dan Golkar mampu memastikan efektivitas dan stabilitas pemerintahan ke depan.
"Terlebih kerjasama Golkar dan PDI Perjuangan tersebut dilakukan sebelum pilpres, dan hal ini akan memerkuat jalan kemenangan Pak Jokowi," ujar Hasto yang mengulang pernyataan Airlangga.
Hasto melanjutkan, pernyataan Airlangga itu pun disambut gembira oleh Megawati. Terlebih setelah Airlangga Hartarto menyatakan bahwa Golkar juga memiliki akar sejarah dengan Bung Karno.
Ikuti Whatsapp Channel Republika