REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Jumlah penduduk miskin di Sumatra Barat mengalami penurunan hingga 2.860 orang, dari 359.990 orang pada September 2017 menjadi 357.130 orang pada Maret 2018. Artinya, persentase penduduk miskin di Sumbar juga turun dari 6,75 persen menjadi 6,65 persen dari total penduduk.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Perwakilan Sumbar, Sukardi, mengungkapkan bahwa pihaknya menggunakan angka garis kemiskinan sebesar Rp 476.554 perkapita perbulan. Angka tersebut merupakan nilai pengeluaran yang dicatat setiap anggota keluarga.

Sebagai gambaran sederhana, bila ada dalam satu rumah tangga terdiri dari 5 orang maka angka pengeluarannya harus di atas Rp 2,38 juta (Rp 476.554 dikalikan 5) untuk seluruh anggota keluarga perbulan. Bila pengeluaran keluarga tersebut tercatat di bawah batas tersebut, maka dianggap sebagai keluarga miskin.

"Upaya penurunan kemiskinan merupakan upaya lintas sektor. Sehingga dibutuhkan koordinasi yang kuat, termasuk membuka lapangan kerja," ujar Sukardi, Senin (16/7).

BPS Sumbar juga mencatat, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2018 sebesar 4,86 persen. Sementara di daerah perdesaan tercatat 8,07 persen. Sepanjang September 2017 hingga Maret 2018, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik 250 orang, dari 114.590 orang menjadi 114.840 orang. Sementara di perdesaan angkanya turun 3.120 orang, dari 245.410 orang menjadi 242.290 orang.

"Peranan makanan terhadap perhitungan garis kemiskinan lebih besar dibanding komoditas nonmakanan. Sumbangannya 76,43 persen," ujar Sukardi.

Lima jenis komoditas yang berpengaruh paling besar terhadap nilai garis kemiskinan di Sumbar adalah beras, rokok kretek filter, cabai merah, telur ayam ras, dan tongkol. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika