REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Ali Mansur, Farah Nabila, Febrianto Adi Saputro, Sri Handayani, Amri Amrullah
Dua kandidat calon presiden, Joko Widodo dan Prabowo Subianto saling menunggu untuk mengumumkan siapa bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi mereka jika maju pada pilpres 2019 mendatang. Kubu Jokowi mengklaim jika cawapres mereka bakal mengejutkan. Sementara kubu Prabowo sudah mengantongi nama-nama kandidat pendamping ketua umum Partai Gerindra itu.
Gelanggang pilpres pun kian ramai setelah Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi menyatakan dukungannya untuk Jokowi memimpin Indonesia dua periode. Gonjang-ganjing dunia politik tak terelakan, mengingat TGB merupakan kader Partai Demokrat. Partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono itu hingga kini masih belum menentukan sikap pada pilpres mendatang.
Politikus PDI Perjuangan, Maruarar Sirait menyampaikan pembicaraan mengenai bakal cawapres pendamping Jokowi sudah di level ketua umum, Megawati Soekarnoputri. Menurutnya tidak ada urgensinya untuk buru-buru mengumumkan nama cawapres.
"Sekarang levelnya sudah di Mbak Mega. Beliau sebagai politikus senior sudah banyak makan asam garam puluhan tahun memimpin partai pasti sangat bijak dalam memutuskan. Pada 2014 silam beliau memutuskan mengusung Mas Jokowi dengan mata hatinya, beliau betul-betul menghargai suara rakyat," ujar Ara saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu (11/7).
Pria yang menjabat sebagai Ketua Umum Taruna Merah Putih (TMP) itu menyatakan yang diperlukan Jokowi adalah cawapres berkualitas. Sebab, kata Ara, dari nama-nama cawapres yang beredar tidak ada yang bisa menambah suara.
Menurutnya, berkualitas adalah bisa saling percaya, saling mendukung dan bisa bekerja sama. "Kita tahu problemnya, politik identitas, SARA yang mewarnai politik Indonesia. Jadi cawapresnya sosok yang betul-betul mengatasi itu," tegas Ara
Kemudian, sosok itu juga harus mengerti hukum. Sebab indeks hukum di Indonesia harus semakin meningkat. Terus, ia juga harus bisa mengatasi persoalan ekonomi, mulai dari harga sembako, soal daya beli, soal kesenjangan.
Artinya, menurut Ara, cawapres nanti memiliki kualitas yang dapat mengatasi persoalan-persoalan tersebut. "Tidak kalah pentingnya, cawapresnya harus bisa saling bersinergi dan kerja sama," tuturnya.
Terkait nama Mahfud MD yang digadang-gadang sebagai kandidat cawapres dari nonpartai, Ara mengatakan, itu sah-sah saja sebagai dinamika politik. Bagi dirinya, nama-nama yang beredar baik dari partai maupun nonpartai memiliki kelebihan masing-masing. Sambungnya, yang terpenting saat ini adalah menjaga semua partai pendukung agar merasa dihargai.
"Nanti pada waktunyalah, Mas Jokowi saja tenang, nanti juga diumumkan menjelang tanggal 9 atau 10 Agustus," ungkapnya.
Lanjut Ara, sampai detik ini Jokowi sebagai bakal capres pejawat mampu menjaga hubungannya dengan partai-partai pendukung. Ia pun menegaskan relawan tetap solid. Ara menambahkan, mantan gubernur DKI Jakarta itu juga mampu berkomunikasi secara baik dengan ketua umum partai-partai pendukung, misalnya dengan Megawati Soekarnoputri, dan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.
Tidak hanya itu, Jokowi juga mendengarkan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat. Kemudian, secara administratif sudah jauh melampaui 20 persen, dan di survei juga paling tinggi.
"Partai-partai pendukung juga elektabilitas terbongkrak. Sehingga Mas Jokowi bisa tenang, berpikir, dan memutuskan dengan tenang tanpa tekanan. Bijak dan memperhatikan semuanya (partai pendukung)," tutupnya.
Sejak Jokowi melontarkan pengakuan ia sudah mengantongi satu nama bakal cawapres, beberapa nama tokoh nasional pun ramai diperbincangkan. Mulai dari TGB sampai mantan ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD diramalkan sebagai pendamping Joko Widodo pada pilpres 2019.
Namun Ara menegaskan cawapres pendamping Jokowi tidak mengejutkan. Bahkan, nama cawapres yang nantinya diumumkan kepada publik tidak boleh mengejutkan. Karena Jokowi melihat jejak rekam, prestasi dari sosok yang akan diambil sebagai cawapresnya.
"Tidak ada yang mengejutkan, karena jejak rekam dan prestasinya sudah jelas, tidak membeli kucing dalam karung," kata dia.
Artinya, lanjut Ara, maksud tidak mengejutkan itu misalnya sosok yang tidak memiliki jejak rekam yang baik, atau tidak memiliki prestasi tapi tiba-tiba terpilih menjadi cawapres Jokowi. Ia menyebut, setiap mencalonkan atau mengusung sesorang maka harus dilihat terlebih dulu parameternya, hingga sudah ada ukuran-ukurannya. Bahkan, Ara menegaskan, tidak ada tempat di Indonesia bagi pemimpin karbitan.
"Contohnya, Mas Joko Widodo itu kan pernah menjabat sebagai wali kota, terus gubernur DKI Jakarta, dan sekarang Presiden Republik Indonesia. Saya pikir itu bisa menjadi role model kepemimpinan Indonesia ke depannya. Pemimpin itu harus berproses jangan jadi pemimpin karbitan yang tidak punya proses," terang Ara.
Kemudian, ia menyatakan yang diperlukan Jokowi adalah cawapres berkualitas. Sebab, kata Ara, dari nama-nama cawapres yang beredar tidak ada yang bisa menambah suara. Menurutnya berkualitas adalah bisa saling percaya, saling mendukung dan bisa bekerja sama.
"Kita tahu problemnya, politik identitas, SARA yang mewarnai politik Indonesia. Jadi cawapresnya sosok yang betul-betul mengatasi itu," ujar Ara.
Selanjutnya, sosok itu juga harus mengerti hukum. Sebab indeks hukum di Indonesia harus semakin meningkat. Terus, ia juga harus bisa mengatasi persoalan ekonomi, mulai dari harga sembako, soal daya beli, soal kesenjangan.
Artinya, menurut Ara, cawapres nanti memiliki kualitas yang dapat mengatasi persoalan-persoalan tersebut. "Tidak kalah pentingnya, cawapresnya harus bisa saling bersinergi dan kerja sama," kata Ara.
Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan dalam waktu dekat, Jokowi akan mengumumkan cawapres yang akan mendampinginya pada Pilpres 2019. Ia mengungkapkan, cawapres yang akan diumumkan Jokowi diyakini membuat gempar Indonesia.
Ia meyakini cawapres Jokowi merupakan pendamping yang hebat dan bakal diterima dengan senang hati oleh partai koalisi. “Itu tokoh yang cocok bagi Indonesia 2019 -2024 tanpa membedakan ini adalah tokoh yang profesional baik dari partai politik maupun nonpartai," kata Johnny di Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Senin (9/7).
Johnny mengatakan Partai Nasdem bakal menerima calon tersebut. Sebab sejak awal, Partai Nasdem menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi terkait pilihan cawapresnya.
Jokowi diusung koalisi PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Hanura, Partai Nasdem, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ketua DPP Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago mengatakan partainya menyarankan cawapres yang akan dipasangkan Jokowi sebaiknya berasal dari kalangan independen atau profesional. Sebab, agar tak memecah tim koalisi yang saat ini tengah dibangun.
“Sebaiknya dari independen atau profesional agar tidak memecah tim koalisi,” ujar Irma, Rabu (11/10).
Dia menyebut hal itu untuk kebaikan bersama para partai. Namun dia menekankan tak menolak bila memang Jokowi harus meminta usulan pendamping dari partai politik lainnya.
“Kami juga tidak menolak jika memang ada dari parpol yg memang memenuhi kriteria tersebut, dan disetujui oleh seluruh partai koalisi,” ungkapnya.
Sementara, ketika ditanya mengenai bagaimana sikap dari Nasdem dengan adanya nama-nama tokoh yang tengah dicocokkan dengan Jokowi, dia mengatakan Nasdem tetap akan berkoalisi dengan partai koalisi Jokowi. Meskipun memang nama-nama yang disebutkan, seperti Romahurmuzy dari PPP atau Airlangga Hartato dari Golkar, tetapi ia menegaskan, Nasdem akan terus bersama dengan Jokowi dan tak akan meninggalkan koalisi partai.
Nasdem, kata dia, sepenuhnya menyerahkan kepada Jokowi mengenai pendamping wakil presiden yang diajukan pada saat Pilpres 2019 nanti. “Karena menurut kami cawapres haruslah orang yang memiliki chemistry dan satu misi dan visi dengan beliau. Jika diminta tentu akan kami usulkan,” ungkapnya.
Dia menyarankan, cawapres yang diusulkan untuk mendampingi Jokowi sebaiknya harus memiliki elektabilitas yang meningkatkan kemenangan pasangan. “Memiliki kapasitas, kapabilitas dan akuntabilitas,” terangnya.
Ara menegaskan, tidak ada tempat di Indonesia bagi pemimpin karbitan.
Di Kompleks Parlemen, Senayan, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengungkapkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengantongi sejumlah nama calon wakil presiden (cawapres). Menurut dia, nama cawapres itu saat ini telah mengerucut keempat orang kandidat.
"Kan sudah mulai, kalau Pak Jokowi lima, kalau Pak Prabowo mendekati empat katanya," kata Mardani.
Namun, anggota DPR tersebut enggan membeberkan siapa saja kandidat tersebut. "Nanti diumuminlah. Kalau dari PKS tentu Aher,” kata dia.
Mardani menerangkan mantan gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher akan bersaing dengan kandidat mitra koalisi lain seperti Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Agus Harimurti Yudhoyono dari Partai Demokrat. “Anies Baswedan menguat juga yang non-partai,” kata dia.
Selain itu, ia juga berharap capres pejawat Jokowi bisa mengumumkan nama cawapresnya secepat mungkin. Menurut dia, akan lebih baik jika Jokowi mengumumkan siapa cawapres yang akan mendampinginya. "Makin cepat publik tahu, makin baik buat demokrasi," ujarnya.
Keputusan Jokowi menunda pengumuman cawapresnya, membuat Ketua Tim Pemenangan Pemilu dari Partai Gerindra Sandiaga Salahuddin Uno tak habis pikir. Ia lantas seperti ingin menyindir Jokowi.
"Kita enggak mau kayak toko sebelah. Ada (nama cawapresnya), tapi enggak mau diumumin. Kita sih sebutin aja nama-namanya," ujar Sandiaga di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (11/7).
Menurut Sandiaga, Partai Gerindra sudah mengantongi sejumlah nama untuk disandingkan dengan Prabowo. Beberapa di antaranya ialah AHY, Anies Baswedan, hingga mantan menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung.
Ada pula sembilan nama yang diajukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yakni Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, mantan presiden PKS Anis Matta, Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno, Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al'Jufrie, mantan presiden PKS Tifatul Sembiring, Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf, dan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masuk dalam bursa kandidat capres/cawapres.
Sementara, Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai mitra koalisi Partai Gerindra mengajukan empat nama, yakni mantan ketua umum PAN Hatta Radjasa, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais, Ketua Umum PAN Sutrisno Bachir, dan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan.
"Jadi, masyarakat juga enggak mereka-reka, kita nothing to hide, kita transparan," ujar Sandiaga.
Kendati sudah diumumkan, Sandiaga meminta masyarakat tak berspekulasi terlebih dulu. Pasalnya, Partai Gerindra dan mitra koalisinya saat ini masih mendiskusikan pasangan mana yang cocok disandingkan dengan Prabowo.
Sandiaga mengatakan partainya tidak hanya mempertimbangkan kader PKS sebagai bakal cawapres yang tepat untuk disandingkan dengan Prabowo. Gerindra juga mempertimbangkan calon dari mitra koalisi lain dan sejumlah nama.
Sandiaga mengakui PKS merupakan mitra paling setia Partai Gerindra. Bahkan, ia mengatakan, PKS adalah sekutu dan sahabat sehidup-semati Gerindra.
“Kala yang lain-lain meninggalkan Gerindra, PKS setia bersama Gerindra sebagai penyimbang oposisi pemerintah," kata Sandiaga.
Akan tetapi, Gerindra juga harus mempertimbangkan calon dari PAN dan sejumlah nama lain. Karena itu, menurut Sandiaga, pembicaraan mengenai bakal capres-cawapres yang akan diusung oleh koalisi berjalan dinamis.
Proses yang dinamis ini termasuk wacana bahwa PKS akan memasangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan mantan panglima TNI Gatot Nurmantyo. Sandiaga menanggapi santai jika Prabowo tidak dipilih koalisi untuk diusung.
Menurut dia, politik tak perlu dijalani dengan adu otot, melainkan berlangsung dengan sangat cair dan dinamis. Hal terpenting, Sandiaga mengatakan, mitra koalisi tidak terpecah belah dan tetap mengutamakan isu ekonomi.
Dari PKS, salah satu nama yang dipertimbangkan sebagai cawapres, yakni Aher. Sandiaga mengatakan Aher memiliki sejumlah kelebihan, baik dalam politik maupun ekonomi.
Ia mengaku pernah melakukan kampanye bersama Aher untuk menaikkan popularitas pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu pada Pilkada Jawa Barat 2018 lalu. Ia pun dapat melihat Aher sangat dicintai warga Jabar.
Kepopuleran Aher pun dinilai berdampak pada Sudrajat-Syaikhu. Ia menerangkan perolehan suara pasangan Sudrajat-Syaikhu yang meroket dan melampaui hasil survei juga berkat Aher.
Dalam bidang ekonomi, ia juga menilai Aher cukup fasih. Di Jawa Barat, ia mengatakan, Aher memiliki program penciptaan lapangan kerja.
Menurut dia, program itu mirip dengan One Kecamatan One Center of Enterpreneurship (OK OCE). Ia berharap, jika Aher terpilih menjadi cawapres, program yang telah diinisasi Sandiaga di DKI dapat diterapkan dalam skala nasional.
Selain Aher, Gerindra juga mempertimbangkan calon lain dari PKS seperti Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al'Jufrie. Salim pernah menjabat sebagai menteri sosial pada masa pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ia juga pernah menjadi duta besar Indonesia.
PKS adalah sekutu dan sahabat sehidup-semati Gerindra. - Sandiaga Uno.
Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria menegaskan keputusan cawapres Prabowo tidak akan mengecewakan dua partai koalisi PAN dan PKS, serta Partai Demokrat yang juga akan bergabung. "Yang memutuskan (cawapres) bukan Partai Gerindra, yang memutuskan adalah partai-partai yang akan berkoalisi bersama-sama. Keputusan cawapres akan diputuskan satu meja dengan partai-partai yang akan berkoalisi," kata Riza kepada wartawan, Kamis (12/7).
Riza menilai, keinginan parpol-parpol menyodorkan nama-nama tokoh untuk menjadi cawapres Prabowo, adalah sesuatu yang sangat baik. Seperti PKS yang selama ini sudah dekat dan loyal bersama Gerindra dan Prabowo sejak 2014. Sehingga wajar menurutnya, saat 2019 PKS ingin cawapres Prabowo dari kader terbaiknya, begitu juga PAN. Termasuk Partai Demokrat yang mengajukan nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres Prabowo.
Riza juga yakin PKS dan PAN tidak akan kecewa dan keluar dari koalisi bersama Gerindra. Karena PKS dan PAN menurutnya telah memiliki hubungan yang panjang dalam perjalanan pembahasan bersama Gerindra dan juga antara Prabowo dan Presiden PKS Shohibul Iman dan Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan.
"Dan kami akan dapat teman baru yang akan bergabung, yaitu Insha Allah Partai Demokrat," ujar Riza.
Komdan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono disebut-sebut berpotensi mendampingi Prabowo Subianto pada pilpres 2019.
Riza menyebut pertemuan Prabowo dan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam waktu dekat juga akan berlangsung. Begitu juga dengan Shohibul Iman dan Zulkifli Hasan, bahkan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
"Ini akan berjalan terus dalam satu dua minggu minggu ini, kita akan terus bertemu. Ini kan masih ada tiga minggu hingga jelang masa pendaftaran capres," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika