REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum angkat bicara ihwal sinyal-sinyal ancaman sanksi terhadap Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi atau yang biasa dikenal dengan Tuan Guru Bajang (TGB). Sanksi tersebut lantaran dukungan TGB kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Anas mengaku tak percaya bila TGB akan terkena sanksi. Menurut Anas, TGB merupakan salah satu kader unggulan Partai Demokrat. "Masa sih, saya tidak percaya (sanksi TGB). Saya ragu masa iya, setahu saya TGB salah satu kader unggulan Demokrat. TGB kalau tidak keliru majelis tinggi posisi penting di partai, saya ragu akan disanksi," kata Anas seusai menjalani sidang peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (12/6).
Anas mengaku kenal baik dengan TGB. Saat dia masih menjadi ketua umum Partai Demokrat, TGB merupakan ketua DPD NTB. Bahkan, Anaslah yang merekrut TGB menjadi ketua DPD.
Diketahui, elite partai yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu telah melemparkan sinyal-sinyal ancaman sanksi beberapa hari terakhir. TGB bahkan tidak diundang ikut rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat di Kediaman SBY di Jalan Mega Kuningan Timur, Jakarta, Senin (9/7).
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto menyatakan, sikap TGB yang berbeda dengan sikap partai, termasuk pelanggaran etika. Pasalnya, seluruh pendapat politik yang disampaikan oleh kader harus sejalan dengan apa yang ada dalam Partai Demokrat.
Terkait hal tersebut, rencananya Mahkamah Kehormatan Partai Demokrat akan memanggil gubernur NTB dua periode itu. Namun, hal tersebut diakuinya sama sekali tidak dibahas dalam sidang majelis tinggi pada Senin.
Agus juga menegaskan, Partai Demokrat akan memberikan sanksi kepada TGB yang diketahui memiliki sikap yang berbeda, yaitu mendukung Jokowi di Pilpres 2019. Namun, terkait sanksinya, wakil ketua DPR tersebut mengaku belum ada pembicaraan lebih lanjut mengenai hal tersebut.
"Ya, namanya pelanggaran etika, kalau pelanggaran etika semua dipecat anggota DPR juga habis kan. Pasti ada derajat kesalahannya apa yang diputuskan dan semuanya sesuai peraturan perundangan yang ada," katanya.
Dukungan untuk Jokowi yang kemudian memicu pro dan kontra, diutarakan TGB pada pekan lalu. TGB menyatakan, keputusannya mendukung Jokowi melalui pertimbangan yang berkaitan dengan kemaslahatan bangsa, umat, dan akal sehat.
"Semata karena pertimbangan maslahat bangsa, umat, dan akal sehat agar pembangunan yang tengah berjalan di seluruh penjuru bisa dituntaskan dengan maksimal sesuai hajat masyarakat," ujar TGB pekan lalu.
TGB juga menilai program-program Jokowi tak akan rampung dalam satu periode pemerintahan. Ia ingin memberikan kesempatan kepada Jokowi untuk merampungkan program-programnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika