REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hasil survei terbaru Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) menemukan bahwa publik menilai kurangnya aspek karakter religiusitas pada sosok Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Karena itu, pilihan cawapres yang sesuai bagi Jokowi maupun Prabowo adalah yang bisa menambal karakter dan kepribadian masing-masing calon presiden.
"Jadi bila Pak Jokowi memandang perlunya figur santri sebagai cawapres, memang tepat. Sebab, itulah yang dibutuhkan Jokowi,'' ujar peneliti KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo dalam siaran pers di Jakarta, Rabu, seperti dikutip dari Antara.
Dari 12 kata sifat dan kepribadian, responden menilai Joko Widodo sosok santun, merakyat, dan humoris. Sedangkan, Prabowo Subianto dipersepsikan berpengetahuan luas, tegas, dan mengobarkan semangat. Namun, keduanya dinilai rendah pada aspek religiusitas.
Dia mengatakan mayoritas responden atau sebesar 49,8 persen menjadikan aspek karakter dan kepribadian capres serta cawapres sebagai pertimbangan utama dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan hasil surveinya, KedaiKOPI mengungkap nama-nama cawapres dari kalangan santri.
Elektabilitas tertinggi ditempati oleh TGB Zainul Majdi (34,1 persen). Posisinya diikuti oleh Romahurmuziy (27 persen), Muhaimin Iskandar (22,9 persen), Mohammad Mahfud MD (7 persen), Dien Syamsudin (6,1 persen), dan Said Aqil Siroj (2,9 persen).
''Tokoh-tokoh ini dipersepsikan sebagai santri yang mampu menduduki jabatan wakil presiden terutama untuk Pak Jokowi,'' ujar dia.
Untuk urusan ketegasan, pemahaman publik sangat lekat dengan mereka yang berlatar belakang TNI/Polri. Mereka antara lain, Gatot Nurmantyo (43,2 persen), Agum Gumelar (30,7 persen), Tito Karnavian (15,2 persen), Moeldoko (8,7 persen), dan Budi Gunawan (2,2 persen). ''Nama pak Agum Gumelar memang agak mengejutkan karena beliau sudah lama tidak muncul dalam pemberitaan nasional. Namun, Pak Agum memiliki tabungan popularitas serta teruji dalam lanskap politik Indonesia,'' tutur Kunto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika