Komisi II DPR Jadwalkan Undang KPU Bahas Sistem IT

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota komisi II DPR Firman Soebagyo mengatakan dalam waktu dekat Komisi II akan menggelar rapat dengar pendapat bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membahas terkait persoalan lemahnya sistem IT KPU. Namun pertemuan itu baru akan digelar setelah pertemuan dengan Kemendagri yang digelar hari ini

"Idealnya saya rasa harusnya hari ini, tapi karena hari ini terlanjur Kemendagri, nanti akan kita usulkan. Saya rasa besok kalau enggak lusa kita akan lakukan pemanggilan atau rapat kerja dengan KPU dan Bawaslu karena itu bagian dari evaluasi pemilu," kata Firman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/7).

Firman mengatakan, beberapa catatan yang akan disampaikan komisi II kepada KPU yaitu terkait penjelasan KPU yang telah menunjuk perusahaan IT yang dinilai telah merugikan. Firman pun mewanti-wanti kepada KPU agar kedepannya lebih berhati-hati, terutama dalam penyelenggaraan Pileg dan Pilpres mendatang.

Dalam waktu yang masih tersisa enam bulan ini, Firman mengimbau kepada KPU untuk melakukan verifikasi ulang dan melakukan pemanggilan terhadap kontraktor penyedia IT tersebut. Bahkan para ahli-ahli IT juga dirasa perlu diundang untuk mengetahui kredibilitas perusahaan-perusahaan IT tersebut.

"Jangan sampai perusahaan itu perusahaan abal-abal yang disengaja untuk dijadikan sistem dan kemudian memang dicari celah agar sistem itu bisa dimainkan oleh kelompok tertentu, itu yang bahaya," kata politikus Partai Golkar tersebut.

Selain itu Firman juga menilai KPU perlu memiliki pendamping ahli IT yang bisa melihat seberapa jauh kapasitas perusahaan IT yang ditunjuk menjadi operator atau menjadi salah satu kontraktor di dalam penyelenggaraan pemilu legislatif, pilkada dan pilpres nanti.

"Ini kan harus terukur kalau tidak berbahaya. Itu akan menimbulkan persoalan di kemudian hari," ujarnya.

Sebelumnya, laman KPU di infopemilu.kpu.go.id sudah bisa kembali dibuka setelah sebelumnya dinonaktifkan sementara saat adanya ancaman peretasan. Juru Bicara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Anton Setiyawan menuturkan, koordinasi antara BSSN, KPU dan seluruh pihak terkait telah dilakukan sebelum akhirnya laman tersebut kembali beroperasi.

"Koordinasi dan langkah-langkah pengamanan memang terus dilakukan. Tidak hanya melibatkan BSSN, tetapi semua yang terkait," kata Anton kepada Republika.co.id, Senin (9/7).

Anton enggan menjelaskan secara rinci langkah maupun penguatan keamanan yang dilakukan pada laman KPU yang dapat digunakan untuk memantau hasil pilkada tersebut. Yang terpenting, kata dia, layanan laman tersebut saat ini sudah dapat diakses masyarakat.

"Untuk detil langkahnya sebaiknya tidak kita ekspose. Yang terpenting layanan saat ini sudah berjalan," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika