REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan akan memberikan pendidikan tentang keamanan dan kesyahbandaraan. Pendidikan ini akan diberikan kepada 100 warga yang tinggal di sekitar danau Toba.
Menteri Perhubungan Budi Karya mengatakan, sudah saatnya pemerintah hadir langsung ke danau Toba untuk melakukan penataan pelayaran. Dengan begitu, insiden tenggelamnya KM Sinar Bangun tidak akan terulang di kemudian hari.
"Kami akan melakukan pendidikan bagi warga di danau Toba. Hari ini, saya membuka kursus bagi 100 orang untuk memenuhi pendidikan safety dan kesyahbandaraan," kata Budi di Medan, Kamis (5/7).
Budi mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Mendagri dan Menpan RB untuk menambah petugas pengawasan dari pemerintah pusat di danau Toba. Mereka juga akan meminta bantuan TNI-Polri untuk melakukan pengamanan terhadap fungsi-fungsi kesyahbandaraan.
"Saya pikir operasional bisa dilakukan provinsi dan kabupaten. Untuk kompetensi pengawasan akan dilakukan dari pusat," ujar dia.
Menurut Budi, format seperti ini juga akan diterapkan di Selayar, Sulawesi Selatan. Pendidikan kesyahbandaran pun akan diberikan kepada warga setempat di sana.
"Kami juga akan melakukan pendidikan untuk ratusan orang mengelola syahbandar di sana," kata Budi.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Samosir, Sumatra Utara, melakukan evaluasi besar-besaran pascatenggelamnya KM Sinar Bangun, Senin (18/6) lalu. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa mereka mampu bangkit setelah tragedi itu.
Kepala Dinas Pariwisata Samosir, Ombang Siboro, mengakui bahwa insiden itu sempat menyebabkan kunjungan wisata menurun. Sepekan setelah kejadian, bahkan, Ombang menyebut penurunan mencapai hingga 60 persen.
"Ini jadi momentum untuk me-warning semua. Jadi cermin besar bagi kita untuk berkaca. Sebenarnya kita ini seperti apa," kata Ombang, Rabu (4/7).
Tragedi tenggelamnya KM Sinar Bangun di danau Toba, Senin (18/6), menarik perhatian dari seluruh penjuru Indonesia, bahkan dunia. Kapal itu dilaporkan tenggelam saat berlayar dari Pelabuhan Simanindo, Samosir, menuju Tigaras, Simalungun. Kapal diduga kelebihan muatan penumpang dan kendaraan bermotor.
Sebanyak 24 korban ditemukan, tiga di antaranya dalam keadaan meninggal. Sementara, 164 penumpang masih dinyatakan hilang hingga operasi pencarian resmi dihentikan pada Selasa (3/7). Nakhoda, Kadis Perhubungan Samosir, dan tiga unsur regulator lain telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tenggelamnya kapal ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika