REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan agar kepala daerah berhati-hati terhadap pengelolaan anggaran dan juga gratifikasi. Hal ini disampaikan Jokowi saat memanggil puluhan bupati dari berbagai daerah di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (5/7).
"Pak Presiden menyampaikan hati-hati terutama soal dana, soal gratifikasi," kata Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah.
Ratu Tatu pun kemudian menyampaikan keluhannya kepada Presiden. Menurut dia, tak sedikit masyarakat yang kurang mampu yang selalu menemui Bupati untuk meminta bantuan.
"Mau sekolahkan anak enggak ada uang datang ke bupati. Kita ini gimana menyikapi ini, kan tidak bisa di-backup di APBD. Secara pribadi kan kita harus memberikan bantuan ke mereka. Ya ini disampaikan, bukan mengeluh, kita cari solusinya seperti apa," ujarnya.
Ketua Apkasi yang juga Bupati Tanah Bumbu, Mardani H.Maming juga menyampaikan pesan Presiden terkait banyaknya operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah akhir-akhir ini. Jokowi, kata dia, meminta para bupati untuk berhati-hati dalam mengelola anggaran.
"Tapi tidak membahas secara spesifik. Saya rasa bukan di pertemuan ini saja, yang dulu-dulu juga beliau menyampaikan hati-hati ini apabila tidak akan jadi permasalahan," tambahnya.
KPK pekan ini menggelar OTT di Aceh. KPK sedang mendalami dugaan keterkaitan uang Rp 500 juta yang diamankan pada saat OTT pada Selasa (3/7) di Provinsi Aceh.
KPK mengamankan 10 orang, termasuk Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahmadi. "Tim sedang mendalami dugaan keterkaitan uang Rp 500 juta yang diamankan kemarin dengan dana otonomi khusus Aceh tahun 2018," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (4/7).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
