REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ilham Saputra, mengatakan pihaknya terus mencari pelaku peretasan situs www.infopemilu.kpu.go.id. Sejumlah pihak sudah bekerjasama dengan KPU terkait peretasan laman yang menayangkan hasil scan C1-KWK atau sertifikat pemungutan suara Pilkada 2018.
"Kami terus berkoordinasi dan mencari tahu siapa orangnya (pelaku peretasan)," ujar Ilham kepada wartawan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (5/7).
Koordinasi tersebut dilakukan dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta kepolisian. Sampai saat ini, kata Ilham, belum ada masukan dari BSSN atau BPPT.
"Masukan-masukannya masih dikoordinasikan terus," tambah Ilham.
Sejak beberapa hari lalu, situs infopemilu.kpu.go.id tidak beroperasi seperti biasanya karena banyak upaya peretasan. Hingga Kamis (5/7) sore, kondisi situs yang menayangkan informasi terkait pilkada, hasil pilkada, informasi pemilu dan sebagainya itu masih belum beroperasi.
Situs hanya tampak menyajikan informasi 'untuk meningkatkan kualitas pelayana informasi hasil pemilihan, untus sementara layanan ini kami tidak aktifkan'.
Sementara itu, beberapa waktu lalu, Polri menyampaikan telah mengetahui siapa yang bermain dibalik upaya peretasan situs KPU. Meski demikian, Polri tidak menyebutkan lebih rinci.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II Ahmad Riza Patria mendorong KPU untuk mengevaluasi seluruh aspek agar peristiwa serupa tidak terjadi di kemudian hari, termasuk operator yang menangani IT di KPU.
"Semua dievaluasi siapa yang menangani, perusahaannya apa, apa masalahnya," katanya, Selasa (3/7).
Menurutnya KPU selama ini selalu menyampaikan bahwa masalahnya adalah karena semua orang mengakses di waktu yang bersamaan. Sehingga hal tersebut perlu disampaikan solusinya.
"Ya memang pasti diakses dalam waktu bersamaan karena pilkadanya serentak," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika