REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nusa Tenggara Barat (NTB) bersiap melakukan antisipasi terjadinya bencana kekeringan. Saat ini, sembilan dari sepuluh kabupaten/kota di NTB, kecuali Kota Mataram, terdampak kekeringan yang mulai berlangsung secara bertahap sejak bulan suci Ramadhan lalu.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD NTB Agung Pramuja mengatakan, BPBD NTB telah mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada BPBD kabupaten/kota. Surat edaran itu meminta mereka untuk bergerak menginventarisir titik-titik kekeringan, mendistribusikan permintaan air, menggelar rapat koordinasi dengan instansi terkait seperti TNI dan Polri untuk mengambil langkah-langkah percepatan pengamanan mengantisipasi kekeringan, serta mengajukan surat keputusan status darurat kepada bupati atau wali kota.
"(Status darurat) ini perlu, karena kekeringan sudah terjadi di beberapa titik dan sudah menampakan diri," ujar Agung kepada Republika.co.id, di Mataram, NTB, Rabu (4/7).
Agung menyebutkan, sekira 100 desa terdampak kekeringan saat ini. Meski jumlah ini relatif lebih sedikit dibanding kekeringan tahun lalu yang mencapai 380 desa, hal ini tetap menjadi perhatian BPBD NTB lantaran musim penghujan diperkirakan baru akan terjadi pada Oktober.
"Puncak kekeringan diprediksi terjadi pada Agustus, September, sampai Oktober. Mungkin saat itu baru bisa masa tanggap darurat, tergantung hasil kesepakatan dalam rapat mereka (BPBD kabupaten/kota)," ucap Agung.
Agung juga meminta BPBD kabupaten/kota melaporkan permasalahan dan kekurangan yang ada untuk dibahas di tingkat provinsi. Nantinya, BPBD NTB akan mencari jalan keluar terkait alokasi anggaran, apakah menggunakan dana tak terduga provinsi atau dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BBPB). "Mudah-mudahan Oktober nanti sudah turun hujan," kata dia.
Namun begitu, Agung menjelaskan, terkadang sejumlah wilayah di NTB, terutama Lombok bagian selatan seperti Jerowaru belum turun hujan, meski di wilayah lain di Lombok sudah turun hujan.
"Terkadang di seputaran Mataram, Sumbawa hujan, di (Lombok bagian) selatan belum (hujan), kadang-kadang Desember atau Januari baru mulai turun (hujan)," kata Agung.
Kepala Dinas Sosial NTB Ahsanul Khalik juga telah meminta Dinas Sosial di kabupaten/kota untuk menginventarisir titik kekeringan. Kata dia, Dinas Sosial telah melakukan distribusi air bersih ke sejumlah wilayah terdampak atas permintaan masyarakat.
"Di Lombok Timur sudah kita didistribusikan air bersih, di Lombok Utara yang biasanya terdampak juga, tapi belum ada permintaan dari masyarakat," ungkap Ahsanul.
Ikuti Whatsapp Channel Republika