REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko tengah mengevaluasi apakah benar ada aparatur sipil negara (ASN) yang tidak netral dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) pekan lalu. Dia sudah meminta sejumlah staf mengumpulkan laporan dan bukti kejadia yang menunjukan bahwa TNI, Polri dan ASN lain yang berat pada calon pemimpi daerah tertentu.
Evaluasi ini dilakukan karena pemerintah tengah berupaya membuat pemilihan presiden (pilpres) 2019 bisa berjalan aman dan lancar dengan tidak ada kecurangan. Jika pun ada kecurangan pada Pilkada kemarin hal tersebut diupayakan tidak terjadi pada Pilpres.
"Kuncinya hanya satu, netral. Petugas netral di lapangan pasti semuanya akan membuat keseimbangan tercapai. Kalau aparat tidak netral, itulah sumber dari kejadian demi kejadian," ujar Moeldoko dikantornya, Senin (2/7)
Pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah sering melakukan sosialisasi agar ASN mengikuti standar operasional, yakni tidak mengintruksikan secara langsung kepada masyarakat agar memilih seorang calon. Jika masih ada ASN yang bermain-main maka pemerintah pun sudah menyiapkan sanksi tegas sesuai aturan.
Saat Moeldoko menjabat sebagai Panglima TNI, dia telah mengintruksikan kepada seluruh aparat TNI hingga ke tingkat Babinsa untuk berlaku netral dalam setiap pemilihan pemimpin daerah maupun negara. "Itu kunci. Tapi kalau pimpinannya bermain-main, itu sumber penyebab ketidakstabilan," ujar Moeldoko.
Di sisi lain, Moeldoko memberikan apresiasi pada KPU Daerah yang telah menyelenggarakan Pilkada. Dari pantauan pemerintah tidak banyak KPUD yang harus 'berdarah-darah' ketika memasuki hari pemungutan suara. Semua berjalan bagus dengan tanggung jawab politik masibg-masing. Proses ini membuat banyak pihak asing disebut turut memberikan apresiasi pada Pilkada di Indonesia.
"Tidak ada pertikaian yang berlebihan, ini menunjukkan pada kita, pada dunia bahwa bangsa Indonesia telah memiliki tingkat demokrasi yang cukup matang. Saya pikir dunia mengapresiasi," ujarnya.