REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno (IP) mengingatkan perantau asal Tanah Minang tetap peduli dengan kampung halamannya. Perantau diyakini memiliki potensi besar ikut menggulirkan ekonomi masyarakat desa, sekaligus ikut mengalirkan modalnya di daerah.
IP mengingatkan, pembangunan daerah tidak mungkin sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dua sumber pembiayaan tersebut, lanjut IP, hanya mampu menutup 41 persen rancangan pembangunan daerah.
Masih ada sumber pembiayaan infrastruktur lainnya, 22 persen dari BUMN dan 37 persen dari swasta. Sektor swasta inilah yang tidak sedikit digerakkan oleh para perantau.
"Nah, 37 persen ini yang harus dikejar. Jadi harus keluar, bisa ke Jakarta cari perantau," katanya, Ahad (1/7).
Senada dengan Gubernur, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit menilai perantau dan proses pembangunan di daerah asalnya merupakan dua hal yang tak bisa dipisahkan. Dalam acara silaturahim Ikatan Keluarga Minang Jakarta, Nasrul mengutip sebuah pepatah Minang yang berbunyi 'Karatau tumbuah dihulu, babuah babungo alun, marantau bujang dahulu, dirumah baguno alun'.
Artinya kurang lebih menegaskan anak laki-laki yang masih bujangan atau belum menikah tidak mempunyai peranan atau posisi dalam adat. Dirinya harus mencari ilmu pengetahuan dan pengalaman merantau sebagai bagian dalam memajukan pemikiran orang Minang. Nasrul menyampaikan, ada tiga daerah yang menjadi priroritas pembangunan di Sumbar, yakni Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupetan Solok Selatan.
"Namun karena peluang di rantau telah memberikan kebaikan peruntungan, maka perantau memiliki tanggung jawab kembali dan ikut membangun kampungnya," kata Nasrul.