REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hasil hitung cepat Pilkada Serentak pada 27 Juni lalu menjadi pelajaran penting bagi lembaga-lembaga survei yang selama ini melakukan survei. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono mengatakan rilis hasil survei dari beberapa lembaga survei ternyata sangat jauh dengan hasil hitung cepat dari hasil pilkada serentak.
Ferry menyorot khususnya di Pilgub Jawa Barat untuk pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu dan di Jawa Timur Sudirman Said-Ida Fauziyah. Pasangan Sudrajat-Syaikhu dari survei berbagai lembaga, elektabilitas dan popularitasnya hanya dikisaran kurang dari 10 persen.
Begitu juga di Jawa Tengah lembaga survei menyebut tingkat elektabilitas dan popularitasnya di bawah 10 persen. Ini menghadapi Ridwan Kamil-Uu di Jabar yang popularitasnya di atas 60 persen. Bahkan di Jawa Tengah (Jateng) mencapai lebih 70-80 persen.
Sedangkan pada perolehan hitung cepat, Sudrajat-Syaikhu mencapai hampir 30 persen dan begitu juga Sudirman Ida yang mencapai 40-an persen. Ia heran hasil hitung cepat ini tidak mampu direkam oleh lembaga survei.
"Saya ingin menyampaikan dalam kesempatan ini, surveinya itu margin of error atau makin error', Ini terjadi di Jabar dan Jateng," ungkap Ferry dalam acara diskusi di Jakarta Pusat, Sabtu (30/6).
Ferry memprediksi terjadi pergerakan proses pengambilan keputusan dari kelompok yang belum memutuskan, kemudian memutuskan di dua hari jelang pilkada. "Sehingga kalau kita lihat hasil hitung cepat di pilkada, sangat berbeda dengan hasil survei yang ada, berkat mereka yang belum memilih," ungkapnya.
Hal senada disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat (Wasekjen PD) Didi Irawadi Syamsudin. Didi mengakui survei-survei yang dilakukan oleh lembaga survei terhadap calon-calon kepala daerah dari Demokrat selama ini agak kurang baik.
Namun, ternyata dari hasil hitung cepat internal, ia mengklaim Demokrat berhasil memperoleh 53-55 persen kemenangan calon kepala daerah bersama koalisi yang mengusung.
"Ada lembaga-lembaga survei yang meleset jauh, ini saya pikir perlu dijelaskan kepada publik karena belakangan ini publik dipengaruhi oleh survei-survei sebelum hari pemungutan. Namun di beberapa daerah hasil survei meleset tentu ini jadi pertaruhan kredibilitas," kata Didi.
Sebab, menurutnya, lembaga survei telah menjadi pedoman dan acuan awal bagi rakyat. Maka bila terbukti ada hal-hal yang tidak sesuai dari hasil survei dari lembaga-lembaga ini, maka harus bisa dipertanggung jawabkan.
Baca: Penjelasan SMRC Soal Hasil Survei Meleset dengan Quick Count.
Ikuti Whatsapp Channel Republika