REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad dalam pertemuannya dengan Presiden Jokowi hari ini membahas sejumlah isu penting. Salah satu isu yang dibahas antara lain mengenai kelapa sawit.
Mahathir mengajak Pemerintah Indonesia untuk bersama-sama melawan kampanye hitam terhadap industri kelapa sawit yang kerap dilayangkan pihak asing, khususnya dari negara-negara Eropa.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno Laksono menilai masalah kelapa sawit menjadi persoalan yang sangat penting lantaran hal tersebut memiliki dampak yang sangat besar terhadap pendapat negara.
"Itu juga memiliki efek yang besar pada perekonomian kita terhadap penjualan, terhadap penyerapan tenaga kerja dan juga perputaran perekonomian, sehingga itu adalah masalah yang penting bukan hanya komisi I tapi kepada seluruh bangsa indonesia secara keseluruhan," kata Dave kepada Republika.co.id, Jumat (29/6).
Selain persoalan kelapa sawit, Dave juga menyoroti masalah perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang juga dinilai sangat penting. Hal itu dikarenakan TKI itu juga menjadi salah satu penyumbang terbesar devisa saat ini.
"Perlindungan kepada mereka itu juga adalah perhatian bagi DPR secara keseluruhan bahkan kita juga membuat panwas TKI yang bekerja untuk mengawasi seluruh perlindugan hukum dan juga penyerapan TKI di seluruh dunia bukan hanya di Malaysia," jelasnya.
Untuk diketahui kunjungan Mahathir ke Indonesia adalah kunjungan yang perdana bagi Mahathir pasca dirinya dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia beberapa waktu lalu. Mahathir dan istrinya tiba di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat sekitar pukul 10.00 WIB. Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Widodo langsung menyambut keduanya.
Setelah disambut secara kenegaraan, Mahathir kemudian berkeliling untuk bersalaman dengan sejumlah anak-anak yang turut menyambut kedatangannya. Sebelum masuk ke dalam ruangan Istana Negara, Mahathir pun sempat mendatangi menteri Kabinet Kerja yang sudah berjejer menanti Mahathir.
Menteri-menteri yang hadir di antaranya Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Selain itu asa juga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri PDT Eko Sandjodjo, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
