REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pelaksanaan Pilkada serentak pada Rabu (27/6), berjalan lancar. Namun, ada sejumlah catatan dari Ketua DPR Bambang Soesatyo.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat atupun daerah, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panwaslu yang menggelar pilkada untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya. Hal yang harus menjadi perhatian adalah mengawal distribusi surat suara hasil coblosan di tempat pemungutan suara (TPS).
“Ini demi menghasilkan pilkada yang berkualitas serta memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah,” katanya dalam siaran persnya, Kamis (28/6).
Bamsoet juga meminta KPU bergerak cekatan menyelenggarakan pilkada di daerah-daerah yang belum sempat menggelar pemungutan suara. Salah satunya adalah Kabupaten Nduga dan Pinai di Papua.
Namun, Bamsoet juga punya catatan tentang hal yang mengganggu kualitas pilkada. Antara lain insiden kekerasan yang dialami petugas panwas di TPS di wilayah Desa Timur Janjang, Kecamatan Kangayan, Sumenep, Jawa Timur, serta perusakan TPS di Tulang Bawang Udik, Lampung.
“Mendorong Bawaslu, Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah dan Polri untuk menindaklanjuti insiden kekerasan itu,” ujarnya.
Bamsoet juga menyoroti masih adanya dugaan money politics dan bentuk kecurangan lainnya pada sejumlah pilkada. Antara lain di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sumatera Utara, Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur.
“Termasuk adanya sejumlah dugaan pelanggaran surat suara telah dicoblos di Kabupaten Jayawijaya, Papua,” katanya.
Selain itu, Bamsoet juga meminta KPU, KPUD dan Bawaslu bersama dengan kepolisian untuk terus menyelidiki hilangnya 2.467 surat suara menjelang pencoblosan untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Cirebon, Jawa Barat di Desa Danamulya, Kecamatan Plumbon. Meski pemungutan suara Kabupaten Cirebon sudah terlaksana dengan menggunakan surat suara cadangan, namun hilangnya ribuan surat suara itu harus diungkap.
Bamsoet pun mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan menghormati hasil pilkada. “Apabila terjadi sengketa dan perselisihan, semestinya bisa diselesaikan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku,” pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika