REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar mengatakan pengetahuan publik akan semakin berkembang jika didukung dengan literasi yang baik. Sehingga, tutur dia, publik semakin cerdas dan dapat turut aktif mengawasi pengelolaan keuangan negara secara baik dan benar.
Hal inilah yang mendasari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membuat terobosan untuk mendorong peran aktif publik dalam melakukan riset tentang tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara. Yaitu dengan meresmikan Perpustakaan Riset Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara, yang berlokasi di lantai 1 kantor pusat BPK di Jakarta.
Bahrullah mengatakan, perpustakaan riset yang dibangun oleh BPK akan mendukung riset tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara. Sebab perpustakaan tersebut dengan menyediakan data, informasi, dan pengetahuan mengenai keuangan sektor publik yang terdiri atas 21.852 eksemplar buku, dengan 17.410 judul buku, serta e-book dan e-journal.
"Semua yang di perpustakaan riset BPK ini semoga benar-benar bisa menopang kemajuan riset bangsa," kata Bahrullah saat peresmian di kantor BPK Jakarta, Kamis (27/6).
Dia menuturkan kesadaran publik terhadap riset dan literasi itu penting dan perlu. Sehingga dapat membantu BPK dalam memberi pemahaman tentang tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara secara lebih cermat.
Sementara itu Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti Ainun Na'im menilai hadirnya Perpustakaan Riset Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara yang didirikan oleh BPK menjadi bagian penting untuk literasi tata kelola keuangan.
"Perpustakaan riset ini diharapkan tak hanya untuk tempat koleksi buku, belajar, maupun membaca saja, lebih dari itu peneliti dapat menciptakan karya ilmiah, mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi," tutur Ainun.
Ainun menjelaskan, saat ini literasi membaca masyarakat Indonesia masih di peringkat 60, berada di bawah Thailand yang di posisi 59. Sedangkan dari minat menulis, Indonesia mencapai 12 ribu tulisan per tahun, jauh dibawah India yang 60 ribu dan Cina yang 140 ribu per tahun.
"Masyarakat kita lebih banyak tertarik membaca di sosial media, boleh saja membaca di sosial media, tapi dengan konten yang bermanfaat terkait ilmu pengetahuan dan teknologi," jelas Ainun.
Sebagai pendukung keberadaan perpustakaan riset, sejak 2015 BPK menerbitkan jurnal tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara yang berisi tulisan hasil penelitian maupun tinjauan ilmiah terkait tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara.
Jurnal tersebut dapat diakses melalui website www.jurnal.bpk.go.id secara gratis tanpa perlu registrasi. Registrasi diperlukan apabila publik ingin mengajukan (submit) artikel yang berkaitan dengan tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika