REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Amanat Nasional (PAN) mengaku lebih percaya diri untuk mengikuti pemilu 2019. Ini setelah melihat hasil unggul di pilkada 2018 berdasarkan hasil hitung cepat (quick count).
Dari total 17 Pilkada Provinsi yang diikuti, PAN berhasil menempatkan 10 kandidat yang diusung bersama partai koalisi unggul berdasarkan hitung cepat di sejumlah provinsi. Ini artinya, secara presentase PAN menang 58,8 persen.
Ketua DPP PAN, Intan Fitriana Fauzi, menegaskan torehan prestasi PAN ini membuat kader dan partai semakin percaya diri mengikuti pemilu 2019 nanti.
“Saya kira, peristiwa politik yang terjadi hari ini membuat kita tidak ragu lagi menatap pileg dan pilpres 2019, termasuk pencalonan Ketua Umum PAN, bapak Zuklifli Hasan sebagai calon presiden (capres) 2019 nanti,” ujar Intan di Jakarta, Kamis (28/6).
Seperti diketahui, PAN bersama partai koalisi unggul dalam Pilkada 10 Provinsi dari 17 provinsi yang menggelar pemilihan gubernur. Provinsi tersebut, yakni Sumatra Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Papua dan Maluku.
Menurut Intan, kemenangan kader yang diusung PAN dalam pilkada serentak 2018 ini luar biasa. Oleh karena itu, dia optimistis PAN akan kembali bersinar dan berjaya seperti era awal Reformasi pada 1999.
“Dan tanda-tanda kejayaan PAN ini sudah terlihat disejumlah pilkada serentak 2018 ini,” katanya.
Intan menegaskan, prestasi yang dicapai kader PAN ini membangkitkan semangat kader partai. Hal ini sekaligus menjadi amunisi bagi kader agar bekerja lebih keras lagi di 2019. Apalagi, salah satu tugas kader PAN nanti adalah mengusung Ketua Umum PAN menjadi capres 2019.
Lebih lanjut, Intan mengatakan capaian PAN selama pilkada serentak 2018 ini membuktikan partai ini dicintai rakyat. Hal ini sekaligus mengjungkirbalikan prediksi hasil survei lembaga survei tentang posisi PAN yang tidak bisa menembus ambang batas parlemen pada pemilu 2019.
“Komitmen partai ini sudah jelas, PAN tidak boleh jauh dari rakyat. Itu yang harus kami jaga dengan memperjuangkan apa yang menjadi kehendak masyarakat. Bagi siapa yang mau menjadikan hasil survei itu sebagai tolak ukur, silahkan, tidak masalah. Tetapi sebagai kader PAN, kami selalu bekerja untuk rakyat karena rakyatlah pemilik suara sesungguhnya,” katanya.
Sementara itu, Peneliti LSI Denny JA, Adjie Alfaraby menilai bahwa hasil dari pilkada 2018 ini tidak akan paralel dengan hasil pileg maupun pilpres mendatang. Pilkada hanya menegaskan koalisi nasional untuk pilpres 2019.
"Contohnya Jabar. Kita lihat petanya, pada 2013, gubernur yang menang Aher dari koalisi PKS, yang menang di pileg adalah PDIP. Sedangkan pada pilpres, Prabowo yang menang di Jabar. Jadi tidak paralel," kata Adjie.
Ikuti Whatsapp Channel Republika