Ini Tugas Polri Usai Pemungutan Suara Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tugas Polri dalam mengamankan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak belum usai. Setelah dilakukan pemungutan suara Rabu (27/6), selanjutnya Polri masih mengawal tahap penghitungan suara resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Setelah pemungutan suara, tahapan berikutnya di antaranya penghitungan suara yang dimulai dari tempat pemungutan suara (TPS) dilanjutkan ke panitia pemilihan kecamatan (PPK), Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) hingga ke pusat.

"Nanti dihitung semua, nah di sini pergerakan dari surat suara itu tetap dikawal Polri. Polri tetap mengawal sampai dengan selesai," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Polisi Setyo Wasisto saat dikonfirmasi, Kamis (28/6).

Hal tersebut, kata Setyo sudah menjadi tugas Polri dalam rangka pengamanan pilkada serentak 2018 ini. "Kita di lapangan masih bekerja keras untuk pengamanan sampai tahapan pemilu nanti selesai," ujarnya menambahkan.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto dalam konferensi pers pascapenyelenggaraan pilkada serentak yang digelar di Mabes Polri menuturkan, proses pilkada masih memerlukan pengawalan dan pengawasan. Ia pun sudah menginstruksikan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian agar Polri tetus mengawal penghitungan suara hingga didapati hasil resmi oleh KPU.

"Pengawalan surat suara dilakukan, agar sampai tempat perhitungan agar tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," kata dia.

Wiranto mengklaim, penyelenggaraan pilkada serentak 2018 secara umum aman, lancar dan terkendali. Wiranto mendapatkan laporan dari seluruh kapolda, panglima daerah militer dan aparat terkait mengenai penyelenggaraan Pilkada dalam konferensi video yang dipusatkan di Markas Besar Polri, Jakarta Rabu (27/6).

"Dari video conference kapolda, pangdam dan lain lain, ahamdulillah bahwa seluruh wilayah pemilihan di 171 wilayah dilaporkan secara umum aman, lancar, tertib dan terkendali," ujarnya usai menggelar konferensi video.

Wiranto menyampaikan, terkait netralitas aparat, menurut dia tidak ada laporan tentang pelanggaran netralitas dari petugas maupun apaprat kemanan, baik dari Polri, TNI atau BIN. Di samping itu, menurut Wiranto, tidak ada laporan mengenai adanya gangguan keamanan di seluruh wilayah penyelenggara pilkada. Kendati demikian, Wiranto mengakui adanya sejumlah kendala teknis yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pilkada serentak ini. Permasalahan-permasalahan tersebut di antaranya terjadi di Papua.

Ikuti Whatsapp Channel Republika