Selasa 26 Jun 2018 16:26 WIB

JK: Penghitungan Surat Suara Berpotensi Menimbulkan Konflik

Biasanya ketegangan pilkada terjadi saat penghitungan surat suara.

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Esthi Maharani

Foto: Antara/Aloysius Jarot Nugroho

Sejumlah surat suara Pilgub Jawa Tengah 2018 yang rusak dan sisa dimusnahkan oleh petugas KPU Boyolali, Bawaslu Boyolali dan tim sukses pemenangan masing-masing calon Pilgub Jawa Tengah di Kantor KPU Boyolali, Jawa Tengah, Selasa (26/6).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) memastikan penyelenggaraan pemilihan kepada daerah (pilkada) serentak 2018 yang akan dilaksanakan pada Rabu (27/6) besok berjalan aman. Namun, dia menekankan, biasanya ketegangan pilkada terjadi saat penghitungan surat suarat.

"Kalau besok coblosannya itu akan aman, penghitungannya nanti harus lebih hati-hati," ujar JK di Istana Wakil Presiden, Selasa (26/6).

Oleh karena itu, JK mengimbau agar keamanan dapat ditingkatkan saat penghitungan surat suara. JK optimistis pilkada setentak 2018 berjalan aman. Menurut dia, ada beberapa faktor yang akan membuat pilkada serentak berjalan aman, salah satunya adalah tidak ada koalisi poros nasional.

(Baca: Bawaslu Khawatir Pilkada Papua tidak Bisa Serentak)

Selain itu, adanya aturan yang ketat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pelaksanaan kampanye dapat menghindari benturan antar pendukung.Faktor lainnya, menurut JK, peningkatan pengamanan yang baik antara kepolisian dan tentara nasional Indonesia (TNI).

JK mengatakan, faktor lain yang cukup penting adalah pemahaman masyarakat terkait demokrasi telah meningkat. Artinya, akses informasi tentang calon kepala daerah mudah diketahui oleh masyarakat. Hal lain yang cukup penting adalah partai-partai sudah tidak ideologis lagi. JK menyebut, partai religius tidak menampakkan poros-poros yang punya identitas kuat.

"Karena itulah saya yakin (pilkada serentak) akan berlangsung dengan aman," kata JK.

Wakapolri Syafruddin juga memastikan, seluruh kotak suara telah dikawal oleh kepolisian. Sampai saat ini tidak ada laporan yang mengkhawatirkan. Selain itu, Polri juga telah meningkatkan pengamanan di beberapa daerah yang rawan konflik, misalnya, Papua, NTT, Kalimantan Barat, dan Sumatra Utara.

Peningkatan keamanan juga dilakukan di daerah dengan demografi besar, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Polri menempatkan sekitar 18 ribu personel di daerah-daerah rawan konflik.

Terkait dengan pengamanan saat penghitungan surat suara, Syafruddin memastikan aparat keamanan akan mengawalnya. Pengawalan dilakukan saat pengangkutan surat suara dari TPS ke kecamatan. Syafruddin berharap, proses penghitungan surat suara pilkada serentak berjalan dengan lancar dan aman.

"Tidak ada (potensi konflik), lancar semua, mudah-mudahan tidak terjadi," kata Syafruddin.