REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Forum Komunikasi Relawan Jokowi Jawa Timur, yang terdiri atas Mapan Jatim dan Seknas Jokowi, melaporkan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah ke Polda Jatim. Laporan yang dilayangkan terkait pernyataan Fahri yang menyebutkan bawha Jokowi akan menjadi calon presiden dengan modal terbesar pada kontestasi pilpres 2019 karena mendapat sumbangan dari pemodal.
"Kami melaporkan Bapak Fahri Hamzah ke Polda Jatim atas pernyataannya di media-media online terkait dengan pernyataannya yang menuduh Presiden Jokowi mengumpulkan dana untuk persiapan pilpres melalui fee-fee proyek infrastruktur yang sekarang dilaksanakan, seperti pembangunan tol dan lain-lainnya," kata Ketua DPD Mapan Jatim Purwadi di Mapolda Jatim, Surabaya, Selasa (26/6).
Purwadi menyatakan, pihaknya tidak bisa menerima pernyataan Fahri tersebut. Itu tak lain karena pernyataan tersebut dianggap telah mencemarkan nama baik Jokowi. Bagaimana tidak, kata dia, pernyataan itu seolah-olah Jokowi menghimpun modal untuk mengikuti kontestasi pilpres 2019 dari fee proyek.
Purwadi melanjutkan, dalam laporan yang dilayangkan, pihaknya meminta kepolisian menjerat Fahri dengan pasal pencemaran nama baik. Kemudian, jika tuduhan Fahri tidak terbukti, Purwadi juga meminta kepolisian menjerat Fahri dengan Pasal 311 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Pasal tersebut berbunyi, barang siapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu. Jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukum penjara selama-lamanya empat tahun.
Dalam laporannya tersebut, Purwadi mengaku telah menyertakan beberap barang bukti. Barang bukti yang dimaksud adalah pemberitaan-pemberitaan di media daring yang memuat pernyataan Fahri tersebut. "Ya kami serahkan barang bukti pemberitaan media online saja," ujar Purwadi.
Sebelumnya, Fahri menyebut, dalam kontestasi politik pilpres 2019, calon presiden yang memiliki dana paling besar adalah Presiden Jokowi sebagai pejawat. Pembangunan yang masif dibangun oleh Jokowi dinilai akan membuat para pemodal dengan sukarela menyumbang.
"Nanti di pilpres ini yang paling banyak duitnya memang Pak Jokowi. Karena dia incumbent, on going project-nya banyak. Bayangkan ini proyek bikin jalan tol di mana-mana, pelabuhan, airport, segala macem, itu kasnya banyak. Orang-orang yang dapat fee itu kan pasti mau nyumbang kepada penguasa," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/6).
Ikuti Whatsapp Channel Republika