REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) Jusuf Kalla (JK) mengatakan, generasi milenial cenderung malas untuk ikut pemilihan umum (pemilu). Hal ini karena pemilu di Indonesia tidak bersifat wajib.

"Pemilih milenial itu biasanya di banyak negara ogah-ogahan ikut pemilu, paling banyak itu milenial, karena di Indonesia pemilu itu hak, karena kalau di Australia kan kewajiban," ujar JK saat tanya jawab dengan peserta PPRA LVII dan PPRA LVIII Tahun 2018 Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhanas) di Istana Wakil Presiden, Senin (25/6).

JK menjelaskan, generasi milenial Australia mau tidak mau harus ikut dalam pemilu karena sifatnya wajib. Sebab, di Australia jika seorang pemilih tidak pergi ke tempat pemungutan suara (TPS) saat pemilu maka akan dikenakan sanksi sebesar 100 dolar Australia.

"Kalau di Australia, tidak pergi ke TPS, dapat sanksi 100 dolar Australia. Kalau di sini (Indonesia) sebaliknya, kalau datang dikasih 100 rupiah," kata JK sambil tertawa.

Baca juga: Wapres JK Optimistis Pilkada Serentak Berjalan Aman

Karena itu, JK menilai sangat penting bagi calon peserta pemilu untuk menjalankan program-program yang dekat dengan generasi milenial. Apalagi, jumlah pertumbuhan generasi milenial di Indonesia selalu bertambah setiap lima tahun. Adapun, menurut JK, pertumbuhan generasi milenial bertambah sekitar 7,5 persen atau sekitar 20 juta orang setiap lima tahun.

"Di Indonesia hampir 20 juta orang pemilu baru, yang beranjak daripada waktu lima tahun lalu baru berumur 12 tahun, sekarang 17 tahun dia sudah jadi pemilih," kata JK.

JK mengatakan, beberapa tokoh partai politik selama ini telah berupaya mendekatkan diri pada generasi milenial. Salah satunya adalah Ketua Umum PPP Romahurmuziy atau yang akrab disapa Romy.

Ikuti Whatsapp Channel Republika