Sabtu 23 Jun 2018 20:08 WIB

Demiz: Rumdin Diperiksa Mungkin Khawatir Ada yang Hilang

Ia tak masalah jika pemeriksaan tersebut untuk mengamankan aset

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Budi Raharjo
Pasangan calon (Paslon) pemilihan gubernur dan wakil gubernur (Pilgun) Jawa Barat, Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi menjawab pertanyaan panelis pada Debat Publik Ketiga Pilgub Jawa Barat 2018, di Sudirman Grand Grand Ballroom, Kota Bandung, Jumat (22/6)
Foto: Republika/Edi Yusuf
Pasangan calon (Paslon) pemilihan gubernur dan wakil gubernur (Pilgun) Jawa Barat, Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi menjawab pertanyaan panelis pada Debat Publik Ketiga Pilgub Jawa Barat 2018, di Sudirman Grand Grand Ballroom, Kota Bandung, Jumat (22/6)

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Mantan Wakil Gubernur Jabar, Deddy Mizwar, membenarkan rumah dinasnya dulu saat menjabat sebagai wakil gubernur Jabar di Jl Rancabentang Cimbuleuit Kota Bandung diperiksa dua kali. Walaupun, rumah tersebut sudah dikosongkan sejak ia resmi mendaftar sebagai calon gubernur (cagub) Jabar.

"Cuma diperiksa karena khawatir ada yang hilang setelah dikosongkan sejak lama. Ya, saya apresiasi untuk hal tersebut," ujar Deddy Mizwar yang akrab disapa Demiz kepada //Republika//, Sabtu (23/6).

Demiz mengatakan, rumah dinasnya digeledah pertama kali, empat bulan yang lalu. Sebab, saat itu ia memang sudah menjadi wakil gubernur nonaktif yang akan maju sebagai calon gubernur.

"Yang pertama resmi karena harus dicatat seluruh aset pemprov di rumdin. Nah, yang kedua barangkali sambil jalan untuk memeriksa bahwa aset aman walaupun sudah lama tak ditempati," katanya.

Deddy mengatakan, ia tak masalah jika pemeriksaan tersebut untuk mengamankan aset. "Saya tak permasalahkan jika semata-mata untuk mengamankan aset yang sudah lama ditinggal tanpa penghuni. Malah saya mengapresiasi," katanya.

Demiz menegaskan, ia tak mungkin akan memanfaatkan fasilitas yang diberikannya saat masih menjadi wakil gubernur untuk kampanye, termasuk rumah dinas. Sebab, hal itu tidak akan berpengaruh pada perolehan suara.

Terkait pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), intinya SBY minta oknum TNI, Polri dan BIN harus netral. "Intinya Pak SBY minta jangan terulang kembali kasus Papua, Kalimantan dan lain-lain," katanya. N Arie Lukihardianti

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement