Jumat 22 Jun 2018 10:08 WIB

Kemenhub Diminta Audit Seluruh Kapal di Danau Toba

Audit sebagai upaya untuk memperbaiki operasional transportasi di Danau Toba.

Tim SAR gabungan melakukan proses pencarian korban tenggelamnya KM Sinar Bangun di Danau Toba, Simalungun, Sumatera Utara, Kamis (21/6).
Foto: Antara/Irsan Mulyadi
Tim SAR gabungan melakukan proses pencarian korban tenggelamnya KM Sinar Bangun di Danau Toba, Simalungun, Sumatera Utara, Kamis (21/6).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Insiden tenggelamnya kapal di Danau Toba kembali terulang. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) diminta untuk mengaudit seluruh kapal yang beroperasi di Danau Toba.

“Segera audit seluruh kapal di Danau Toba untuk memastikan kapal yang beroperasi memenuhi sisi kelaikan dan keselamatan dan orang-orang yang mengoperasikan kapal juga memenuhi kriteria kompetensi,” kata Wakil Ketua DPP Arus Bawah Jokowi (ABJ) Bidang Kelautan dan Maritim Johnson W. Sutjipto melalui siaran persnya yang diterima Republika.co.id, Jumat (22/6).

Menurut Johnson, audit tidak hanya menyangkut sisi teknis dan kelaikan kapal, tetapi juga mencakup  peralatan keselamatan. Di antaranya  seperti  life jacket, life boat, ship management hingga kompetensi sumber daya manusia (SDM).  

"Audit tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memperbaiki manajemen dan operasional moda tranportasi  di Danau Toba agar musibah tenggelamnya kapal tidak terulang kembali," katanya.

Para pemangku kepentingan juga diharapkan diaudit. Tujuannya adalah, ketika musibah terburuk kembali terjadi, tim yang bertanggung jawab terhadap penanganan kebencanaan sudah siap siaga saat bencana terjadi.

"Musibah tenggelamnya kapal bisa dihindari jika para pemangku kepentingan rutin melakukan audit terhadap armada serta melakukan simulasi penanganan bencana yang melibatkan banyak pihak terkait," katanya.

Selain itu, katanya, korban dapat diminimalisir jika lembaga atau badan yang bertanggung jawab terhadap kebencanaan di Danau Toba, lebih siap dalam menangani bencana yang terjadi. “Musibah ini bisa kita jadikan momentum untuk memberbaiki infrastruktur keselamatan transportasi perairan di seluruh Indonesia, khsusnya di Danau Toba,” katanya.

DPP ABJ juga menyampaikan dukungannya terhadap pernyataan Presiden Joko Widodo mengenai musibah KM Sinar Bangun. Pernyataan Presiden berisi antara lain  atas nama pribadi dan seluruh rakyat Indonesia, Presiden menyampaikan duka cita yang mendalam atas korban yang meninggal dunia dalam musibah tersebut.

Kemudian terhadap korban yang hilang, Presiden meminta Basarnas, TNI, Polri, dan BNPB untuk secepatnya segera menemukan dan menyelamatkan korban. Keempat disebutkan bahwa musibah ini merupakan pelajaran bagi kita semua untuk selalu hati-hati dan waspada.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengirim tim untuk menginvestigasi kasus KM Sinar Bangun yang tenggelam ketika mengangkut 70 orang di perairan Danau Toba, Sumatera Utara, Senin (18/6).

"Tim investigasi akan mencari tahu mengapa bisa (kapal itu) tenggelam, apakah kondisi kapal yang tak laik atau ada kesalahan manusia," kata Menhub Budi Karya kepada pers di Cikopo, Jawa Barat, Senin (18/6).

Kapal KM Sinar Bangun yang mengangkut 70 penumpang tenggelam di perairan Danau Toba, antara Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir dengan Desa Tigaras, Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Senin (18/06), sekitar pukul 17.30 WIB. Sejumlah penumpang menjadi korban tewas dan masih ada yang belum ditemukan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement