Kamis 21 Jun 2018 13:46 WIB

JK Optimistis Pilkada Serentak 2018 Berjalan Aman

Tidak ada konflik-konflik yang bisa menimbulkan masalah di daerah

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Esthi Maharani

Foto: ANTARA FOTO/Risky Andrianto

Ilustrasi petugas logistik menata tumpukan kotak berisikan kertas surat suara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla optimistis pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 akan berjalan aman. Adapun, Pilkada serentak akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018 mendatang.

"Tidak ada konflik-konflik yang bisa menimbulkan masalah di daerah, bahwa ada debat-debat iya, tapi Insya Allah akan aman," ujar Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Kamis (21/6).

Wakil presiden berharap, pemungutan suara berlangsung secara bebas dan rahasia sesuai dengan asas Pemilu. Jusuf Kalla juga mengimbau kepada pihak-pihak yang kalah dalam Pilkada agar dapat menempuh upaya hukum seperti yang diatur dalam undang-undang.

"Itu kan ada aturannya, hanya yang selisihnya di bawah 2 persen yang boleh mengajukan (gugatan) ke Mahkamah Konstitusi," kata Jusuf Kalla.

(Baca: Sosialisasi Pilkada Digelar Hingga ke Tempat Wisata)

Selain itu, menurut Jusuf Kalla, faktor lain yang menyebabkan Pilkada serentak akan berjalan aman yakni tidak ada poros nasional. Tidak ada koalisi di tingkat nasional dari sejumlah partai tertentu yang sama di daerah. Artinya, koalisi partai di setiap daerah akan berbeda.

"Tidak akan terjadi konflik besar karena tidak ada poros nasional, Golkar dengan PDIP, di sana PDIP dengan Demokrat, di sana lagi PPP, jadi orang bisa milih bupatinya dari partai ini tapi gubernurnya pilih ini (dari partai lain)," ujar Jusuf Kalla.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ilham Saputra tetap optimistis pelaksanaan pemungutan suara Pilkada 2018 bisa dilakukan serentak di 171 daerah. KPU pusat terus berupaya agar produksi surat suara di dua daerah Papua bisa segera terlaksana.

"Insya Allah bisa serentak 171 daerah. Untuk Kabupaten Mimika dan Kabupaten Painai kami upayakan bisa segera mencetak surat suaranya," ujar Ilham ketika dihubungi Republika, Senin (18/6).

Dia melanjutkan, sisa waktu bisa dilakukan untuk menyelesaikan persoalan di kedua daerah itu. Setelah surat suara nanti selesai dicetak, harus segera didistribusikan ke seluruh wilayah Mimika dan Painai.