REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Analis politik dari Exposit Strategic, Arief Susanto mengatakan, usulan Ketua DPR Bambang Soesatyo agar Badan Intelijen Negara (BIN) menyebar ke kampus patut disikapi secara hati-hati. Menurutnya, hal itu penting agar maksud baik menangkal radikalisme tersebut tidak menerabas aturan hukum maupun nilai-nilai kebebasan dan demokrasi.
"Lagi pula BIN sendiri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Produk intelijen yang mereka hasilkan menjadi pertimbangan kebijakan pemerintah. Konsekuensinya, DPR hanya dapat mengkritisi kebijakan pemerintah dan mengajukan alternatifnya, tanpa ikut campur terlalu jauh pada persoalan teknis," jelas Arief kepada Republika.co.id.
Selain itu, Arief menilai, dalam melaksanakan kewenangannya untuk menggali informasi terkait kegiatan yang berpotensi mengancam kepentingan dan keamanan nasional, BIN terikat aturan hukum. Sehingga, kata Arief, penting untuk tidak bersikap intrusif terhadap kebebasan warga negara. Terutama jika mengingat aktivitas intelijen pada masa Orde Baru, yang disalahgunakan untuk membungkam kritisisme dunia pendidikan.
Di sisi lain, dalam ruang lingkup penanganan potensi radikalisme dan terorisme, dia juga menekankan pentingnya kerja sama antara Polri, BNPT, badan intelijen, dan lembaga-lembaga lain. Termasuk lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan patut dioptimalkan.
"Dan pendekatan intelijen pun hanyalah satu di antara pendekatan-pendekatan lain, yang perlu dikembangkan secara komprehensif untuk melawan daya rusak ideologi radikal," kata Arief.
Sebelumnya, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta Badan Intelijen Negara (BIN) masuk ke kampus-kampus. Hal ini dikatakan Bambang menindaklanjuti data yang didapat pemerintah terkait sejumlah perguruan tinggi yang mahasiswanya sudah terpapar radikalisme.
"Saya mendorong komisi 1 untuk menggerakan BIN untuk menyebar ke kampus apakah informasi itu benar adanya atau hanya isapan jempol," kata pria yang akrab disapa Bamsoet itu di Duren Tiga Jakarta Selatan, Senin (11/6).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
