REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan beberapa kali setiap kampanyenya selalu menekankan agar memilih pemimpin yang mau belajar dan mendengar aspirasi masyarakat. "Saat ini banyak pemimpin yang pintar tetapi tidak ada yang mau belajar dan mendengar serta peduli pendidikan," kata Tri Rismaharini di Surabaya, Rabu (13/6).
Selama ini, Risma mengaku kenal banyak bupati, wali kota di Indonesia, tapi tidak banyak yang mau mendengar. Tetapi, lanjut dia, itu berbeda dengan Calon Wakil Gubernur Jatim Puti Guntur Soekarnoputri yang meskipun belum perna berpengalaman menjadi kepala daerah, namun selalu bertanya dan mengakui kalau terus belajar.
"Tidak banyak, calon pemimpin seperti ini. Makanya, warga Surabaya jangan sampai salah pilih di Pilkada Jatim pada 27 Juni mendatang," katanya.
Pernyataan tersebut juga disampaikan Risma saat deklarasi Seduluran Bersama Relawan Lingkungan Surabaya Selatan di Karangan, Sawunggaling, Surabaya, Selasa (12/6) malam. Risma sendiri mengaku baru turun gunung mendukung pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim nomor urut 2, Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarnoputri di Pilkada Jatim karena harus mengembalikan kondisi Surabaya pascateror bom.
"Kenapa tidak kemarin-kemarin, ya karena kalau kemarin saya masih ngurusi teroris," ujarnya.
Saat ini, lanjut dia, sosok pemimpin yang dibutuhkan adalah yang mau mendengar dan belajar serta bekomitmen terhadap pendidikan anak. Menurut Risma, sebuah pembangunan kota tidak ada artinya, jika generasi penerus tidak bisa sekolah karena tingginya biaya.
"Pemimpin sekarang saatnya mendengar, kalau pemimpin banyak bicara tidak mendengar susah, jalan dengan caranya sendiri, karena mereka merasa sudah dipilih dan sudah jadi," katanya.
Risma mengaku tidak akan rela dan bisa hidup tenang jika sampai anak-anak, khususnya di Kota Surabaya tidak bisa sekolah karena biaya sekolah tinggi dan tidak gratis. "Makanya saya turun gunung karena Gus Ipul dan Mbak Puti mau mendengar dan berkomitmen akan menggratiskan SMA/SMK. Jika APBD Provinsi Jatim tidak mampu, akan diserahkan ke pemkot maupun pemkab yang mampu. Jangan lupa nomor dua yang sebelah kanan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
