Sabtu 16 Jun 2018 03:04 WIB

Samosir Antisipasi Kebakaran Hutan Musim Kemarau

Semua pihak fokus pada kesiapsiagaan SDM dan ketersediaan prasarana.

Tim Respon Cepat  memantau kebakaran lahan dan hutan melakukan pemantauan melalui salah satu Green House Gas Monitoring Tower Senin (19/2). PT Riau Andalan Pulp & Paper mempunyai 3 GHS monitoring tower untuk mendukung upaya pemerintah mencegah kebakaran pada musim kemarau awal 2018.
Foto: Dok RAPP
Tim Respon Cepat memantau kebakaran lahan dan hutan melakukan pemantauan melalui salah satu Green House Gas Monitoring Tower Senin (19/2). PT Riau Andalan Pulp & Paper mempunyai 3 GHS monitoring tower untuk mendukung upaya pemerintah mencegah kebakaran pada musim kemarau awal 2018.

REPUBLIKA.CO.ID, SAMOSIR -- Pemerintah Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, mengadakan pertemuan dengan unsur forum koordinasi pimpinan daerah membahas kemarau yang rawan dengan kebakaran hutan. Asisten I, Mangihut Sinaga mengatakan, dua titik api skala kecil terlihat di Desa Hasinggaan dan Desa Janjiraja dampak dari cuaca panas dan angin kencang.

Dandim 0210 Tapanuli Utara, Letkol Inf Rico Julyanto Siagian mengusulkan agar diambil langkah tegas dan nyata dalam rangka pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lingkungan.  Pemerintah bersama pemangku kepentingan menetapkan jumlah personel dari masing-masing instansi, peralatan yang tersedia, dan posko pencegahan dan penanganan kebakaran.

Kapolres Samosir, AKBP Agus Darojat meminta semua pihak fokus pada kesiapsiagaan sumber daya manusia. Juga pada ketersediaan sarana prasarana serta metode cara penanganan sehingga ketika ada kebakaran bisa ditangani sedini mungkin.

Polres Samosir berkesempatan menunjukkan penemuan alat pemadam api pada kebakaran hutan yang meraih peringkat kedua inovasi pemadam api antarpolres di wilayah Polda Sumut. Bupati Samosir, Rapidin Simbolon mengatakan, akan membentuk tim satgas pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan dalam waktu tiga hari. "Posko penanganan kebakaran kita pusatkan di kawasan Geopark Sigulati," kata Rapidin belum lama ini.

Pihaknya akan berkoordinasi dengan Gubernur Sumatera Utara sebagai pengambil kebijakan mengenai kehutanan. Salah satu tujuannya untuk membahas mengenai kebutuhan dana operasional.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement