REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengapresiasi kepada pemerintah Indonesia atas terpilihnya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk periode 2019-2020. Ketua Umum PP Haedar Nashir berharap Pemerintah Indonesia bisa lebih proaktif menjadi juru damai dalam sejumlah konflik dan gejolak politik antar negara Islam khususnya di Timur Tengah.
"Semoga Pemerintah Indonesia dapat lebih progresif mencari solusi kawasan yang berkonflik. Termasuk dalam menyelesaikan Rohingya dan Pelastina," ujarnya kepada Republika, Jakarta, Ahad (10/6).
Menurutnya, raihan prestasi tersebut menjadi bukti atas apa yang selama ini dilakukan Pemerintah Indonesia di ranah internasional. Hal itu menujukkan bukti pengakuan dunia atas kiprah Indonesia di kancah dunia.
Ia menyebut, selama ini Pemerintah Indonesia telah berhasil memainkan peran politik luar negeri Indonesia. Sehingga, Indonesia memperoleh tempat di mata dunia di tengah politik global yang makin keras dan dinamis, tentu posisi di PBB tersebut sangat strategis.
"Posisi tersebut dapat dijadikan forum dan media untuk memainkan peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia serta tatanan dunia yang lebih adil, beradab, dan berkemajuan," ucapnya.
Seperti diketahui, Indonesia memperoleh dukungan 144 suara dari 193 suara yang diperebutkan dalam pemilihan anggota tidak tetap DK-PBB periode 2019-2020, dalam sidang Majelis Umum PBB, di New York, Amerika Serikat, Jumat (8/6) malam WIB. Presiden Majelis Umum PBB Miroslav Lajcak pun langsung menyampaikan kemenangan Indonesia beserta anggota terpilih lainnya; Belgia, Republik Dominika, Afrika Selatan, dan Jerman, sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno dalam pernyataannya setelah peristiwa yang bersejarah itu mengatakan, sebagai anggota tidak tetap DK-PBB, Indonesia akan fokus kepada; penguatan ekosistem perdamaian dan stabilitas global, meningkatkan sinergi dengan sesama anggota, mendorong terbentuknya Global Comprehensive Approach untuk menangani terorisme, radikalisme dan ekstremisme.
Ikuti Whatsapp Channel Republika