Jumat 08 Jun 2018 04:33 WIB

Pertemuan Prabowo-Puan Ubah Arah Koalisi?

Pertemuan Prabowo Puan akan digelar dalam waktu dekat.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani
Foto: RepublikaTV/Havid Al Vizki
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani

REPUBLIKA.CO.ID   Oleh: Febrianto A Saputro

Pertemuan antara Prabowo Subianto dan Puan Maharani hanya tinggal menunggu waktu. Masing-masing pihak sudah saling berkomunikasi menentukan saat yang tepat di tengah tensi politik yang terus hangat ini.

Sejumlah pihak menilai ada implikasi politik atas rencana pertemuan ini, terutama terkait dengan arah koalisi. Ada peluang pertemuan ini jika terwujud bisa mengubah peta koalisi Pilpres 2019.

Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan PDI Perjuangan (nonaktif) Puan Maharani memang berencana menggelar pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Pertemuan akan dilakukan dalam waktu dekat.

Puan mengatakan belum terlaksananya pertemuan dirinya dengan Prabowo hanya terkendala masalah waktu. "Waktu beliau sibuk, saya juga ada kegiatan, tapi insya Allah pastinya secepatnya," kata Puan meyakinkan wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (7/6).

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) tersebut mengaku baik dirinya maupun Prabowo sudah sama-sama siap menggelar pertemuan. Puan juga mengaku dirinya sudah lama tidak bertemu Prabowo.

Puan mengaku kenal akrab dengan Prabowo sejak lama sehingga tidak ada beban sama sekali untuk menggelar pertemuan dengan pesaing Presiden Joko Widodo pada Pemilu 2014 itu. Puan berharap pertemuannya dengan Prabowo dapat menekan tensi politik yang terjadi belakangan ini.

Sebelumnya, rencana pertemuan dengan Prabowo itu diungkapkan langsung oleh Puan di Kompleks Istana Presiden. "(Saya) bertemu langsung belum, tapi ya ada rencana saya mau bertemu Mas Bowo (Prabowo)," ujar Puan, Senin (2/4) lalu.

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hanafi Rais berharap pertemuan Puan-Prabowo bisa membuat partai pengusung calon presiden pejawat Joko Widodo berpikir ulang pengusungan Jokowi. "Ya kalau melihat trennya, Pak Jokowi ini pollingnya makin turun, kemudian kondisi ekonominya juga rasanya makin sulit. Mungkin nanti itu jadi pikiran parpol-parpol (pengusung)," jelas Hanafi.

Apalagi, parpol yang selama ini sudah mendeklarasikan Jokowi hanya bersifat verbal sehingga kemungkinan-kemungkinan arah koalisi masih sangat mungkin terjadi. Ia berkeyakinan parpol yang sudah mengucap dukungan secara verbal itu juga mencermati secara material dalam sisi ekonomi dan sosial.

Sejumlah partai di luar PDIP sudah menyatakan dukungannya kepada Jokowi untuk maju kembali sebagai capres pada Pilpres 2019. Mereka adalah PPP, Nasdem, Hanura, dan Golkar.

Sementara, Gerindra sampai sat ini masih bersama PKS untuk mempersiapkan capres yang akan maju pada Pilpres 2019. Nama Prabowo masih menjadi pilihan utama untuk menghadapi calon dari pejawat meski ada harapan capres lain maju.

Jokowi menghadapi dilema dalam memilih cawapres beberapa partai pengusung ngotot memajukan cawapres dari kubu mereka. Figur-figur partai yang akan dimajukan sebagai cawapres ini sudah aktif melakukan kampanye.

Selain PAN, Gerindra juga berharap pertemuan Puan-Prabowo membuat perubahan koalisi. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Desmond Junaidi Mahesa merespons baik adanya rencana adanya pertemuan kedua tokoh tersebut.

Desmond mengaku paham dengan kesibukan kedua tokoh itu sehingga pertemuan belum kunjung terealisasikan hingga saat ini. Terlebih lagi, lanjut Desmond, Puan adalah seorang menteri yang juga disibukkan dengan berbagai kegiatan. Namun, dengan pertemuan ini, Desmon membuka peluang terjadinya koalisi Gerindra dan PDIP.

Menurut Desmond, kemungkinan Partai Gerindra berkoalisi kembali dengan PDI Perjuangan seperti di pemilu 2009 bukan sesuatu hal yang mustahil. Yang menjadi persoalan, menurutnya, adalah apakah Joko Widodo bisa menyatukan partai-partai semuanya untuk mendukung dirinya di pilpres 2019 mendatang.

"Kalau diambil Airlangga, mau tidak PDIP? Kalau diambil dari PDIP, mau tidak Golkar? Ini fenomena yang akan bisa kita lihat mendekati Agustus ini," kata Desmond.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement