REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual DKI Jakarta, Hendra Hidayat mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengintensifkan pembinaan di masjid dan semua sarana tempat ibadah. Penguatan pembinaan ini dilakukan untuk menghindari penyebaran radikalisme, intoleransi dan ujaran kebencian berkembang di Jakarta.
Hendra mengatakan, pembinaan ini pada prinsipnya akan bekerjasama dengan pihak terkait, misalnya MUI, DMI Provinsi DKI Jakarta serta lembaga-lembaga keagamaan lainnya. "Kami akan selalu melakukan koordinasi dan pembinaan kepada seluruh rumah/sarana ibadah beserta para pengurusnya baik itu masjid, musholla, gereja, pura, vihara dan lain sebagainya," ujar Hendra kepada wartawan, Kamis (7/6).
Pembinaan ini, lanjut Hendra bertujuan memastikan agar seluruh kegiatan keagamaan berjalan dengan baik, aman dan lancar sesuai dengan norma-norma kehidupan bermasyarakat. Selain itu, pihaknya juga menghimbau agar semua sarana dan rumah ibadah selalu menghadirkan para tokoh dan penceramah yang mampu menyejukkan hati umatnya.
Penceramah yang menyampaikan pesan agama menekankan kondusifitas, pemberian kontribusi yang positif bagi kehidupan bermasyarakat. Bukan penceramah yang menyampaikan pesan negatif dan memcah belah serta mengadu domba.
Walaupun diakui Hendra, langkah ini bukanlah hal yng baru dilakukan Biro Dikmental DKI Jakarta. Karena sejak lama pembinaan kehidupan mental dan spiritual itu sudah dilakukan sejak lama. Namun Hendra menekankan dengan adanya daftar 40 masjid yang diduga terpapar paham radikal itu, pembinaan rumah ibadah akan lebih diperkuat kembali.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno sebelumnya mengatakan, pihaknya telah mengantongi data 40 masjid yang disebut telah disusupi paham radikal. Data masjid ini muncul dari Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid, saat Presiden Joko Widodo bertemu tokoh praktisi sosial dan agama di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (4/6).
Sandiaga belakangan mengaku telah memiliki data 40 masjid tersebut, namun ia enggan membukanya kepada publik. Alasannya, Sandi tak ingin ada perpecahan di masyarakat. "Tentunya tidak mungkin kita umum-umumkan, akhirnya nanti menjadi perpecahan," kata Sandiaga Rabu (6/6).
Sandi pun ingin apabila MUI atau pihak yang berkewenangan meminta data tersebut bisa berhubungan langsung dengan pemprov DKI. Sebab Pemprov DKI diakui Sandi juga telah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), untuk melakukan pembinaan terhadap takmir atau pengurus masjid di DKI Jakarta.
Cegah Masjid Terpapar Radikalisme, Dikmental DKI Janji akan Perkuat Pembinaan
JAKARTA -- Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual DKI Jakarta, Hendra Hidayat mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengintensifkan pembinaan di masjid dan semua sarana tempat ibadah. Penguatan pembinaan ini dilakukan untuk menghindari penyebaran radikalisme, intoleransi dan ujaran kebencian berkembang di Jakarta.
Hendra mengatakan, pembinaan ini pada prinsipnya akan bekerjasama dengan pihak terkait, misalnya MUI, DMI Provinsi DKI Jakarta serta lembaga-lembaga keagamaan lainnya. "Kami akan selalu melakukan koordinasi dan pembinaan kepada seluruh rumah/sarana ibadah beserta para pengurusnya baik itu masjid, musholla, gereja, pura, vihara dan lain sebagainya," ujar Hendra kepada wartawan, Kamis (7/6).
Pembinaan ini, lanjut Hendra bertujuan memastikan agar seluruh kegiatan keagamaan berjalan dengan baik, aman dan lancar sesuai dengan norma-norma kehidupan bermasyarakat. Selain itu, pihaknya juga menghimbau agar semua sarana dan rumah ibadah selalu menghadirkan para tokoh dan penceramah yang mampu menyejukkan hati umatnya.
Penceramah yang menyampaikan pesan agama menekankan kondusifitas, pemberian kontribusi yang positif bagi kehidupan bermasyarakat. Bukan penceramah yang menyampaikan pesan negatif dan memcah belah serta mengadu domba.
Walaupun diakui Hendra, langkah ini bukanlah hal yng baru dilakukan Biro Dikmental DKI Jakarta. Karena sejak lama pembinaan kehidupan mental dan spiritual itu sudah dilakukan sejak lama. Namun Hendra menekankan dengan adanya daftar 40 masjid yang diduga terpapar paham radikal itu, pembinaan rumah ibadah akan lebih diperkuat kembali.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno sebelumnya mengatakan, pihaknya telah mengantongi data 40 masjid yang disebut telah disusupi paham radikal. Data masjid ini muncul dari Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid, saat Presiden Joko Widodo bertemu tokoh praktisi sosial dan agama di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (4/6).
Sandiaga belakangan mengaku telah memiliki data 40 masjid tersebut, namun ia enggan membukanya kepada publik. Alasannya, Sandi tak ingin ada perpecahan di masyarakat. "Tentunya tidak mungkin kita umum-umumkan, akhirnya nanti menjadi perpecahan," kata Sandiaga Rabu (6/6).
Sandi pun ingin apabila MUI atau pihak yang berkewenangan meminta data tersebut bisa berhubungan langsung dengan pemprov DKI. Sebab Pemprov DKI diakui Sandi juga telah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), untuk melakukan pembinaan terhadap takmir atau pengurus masjid di DKI Jakarta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
