REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla menyoroti sejumlah konflik yang terjadi di negara Islam maupun negara-negara yang mayoritas berpenduduk Islam. Dia menilai Indonesia lebih aman di tengah konflik negara Islam.
"Kita lihat dari 53 negara Islam, penduduk yang mayoritas Islam, kira-kira 15 negara yang bergolak," ujar Jusuf Kalla saat membuka Rapat Pleno ke-28 Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Rabu (6/6).
Ia menjelaskan, konflik dan pergolakan yang terjadi di negara yang berpenduduk mayoritas Islam maupun negara Islam memiliki indikasi ada campur tangan pihak eksternal. Menurutnya, ada suatu pengkondisian bahwa jika negara barat maju maka negara Islam harus berkonflik satu sama lain.
Adapun, negara Islam yang mengalami konflik bentuk pemerintahannya yakni republik. Sedangkan, negara Islam yang bentuk pemerintahannya kerajaan cenderung aman.
"Itu yang terjadi dan ini ditulis di buku, untuk AS dan negara barat maju, maka negara Islam itu berkonflik satu sama lain. Inilah yang terjadi, dan hampir semua yang berkonflik itu (bentuk pemerintahannya) republik, (bentuk pemerintahan) kerajaan tidak," kata Jusuf Kalla.
Konflik tersebut kemudian mengalir ke negara lainnya termasuk Indonesia. Jusuf Kalla mengatakan, radikalisme yang belakangan berkembang di Indonesia justru datang dari negara-negara yang berkonflik seperti Suriah dan Afghanistan.
Ia menilai, tragedi bom di Surabaya dan Thamrin akibat pengaruh paham radikalisme yang dibawa dari luar. Menurutnya, pengaruh eksternal terhadap konflik yang terjadi di negara Islam membuat umat Islam terpecah belah.
"Dunia Islam itu memang terjadi suatu keadaan di mana dibuat sedemikian rupa dari luar menjadi terpecah belah," ujar JK.
Jusuf Kalla mengatakan, kondisi Indonesia cenderung masih aman dibandingkan dengan negara Islam yang berkonflik. Sebab, Islam datang ke Indonesia dan negara Asia Tenggara lainnya melalui perdagangan. Artinya Islam dibawa dengan damai ke Indonesia. "Terjadi transisi keagamaan yang damai sehingga terjadilah RI ini sesuatu yang tak terjadi di negara lain," ujar Jusuf Kalla.
Ikuti Whatsapp Channel Republika