REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan tugas mencegah tindakan radikalisme dan terorisme bukan menjadi tanggung jawab polisi dan TNI saja, akan tetapi tanggung jawanya di masyarakat. Masyarakat dapat melaporkan kepada aparat penegak hukum bila menemukan tindakan semacam itu.
''Tanggung jawab dalam mencegah radikalisme dan terorisme adalah seluruh warga negara,'' kata Mendagri Tjahjo Kumolo saat memberikan kuliah umum di Kampus Universitas Lampung, Selasa (5/6).
Menurut dia, masyarakat dapat menentukan siapa lawan dan siapa kawan yang hendak memporak-porandakan dasar negara Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Sekarang ini, masih ada sekelompok kecil yang ingin mengubah dasar negara menjadi ideologi lain.
Untuk itu, ia berharap hal tersebut segera dicegah bersamaagar negara tetap utuh dan berkebangsaan dengan beragam. Hal tersebut ia mencontohkan ada salah seorang guru besar di perguruan tinggi yang menyalah ideologi Pancasila, tindakan tersebut telah menyimpang.
Padahal, ia menegaskan NKRI adalah harga mati dan tidak boleh lagi ditawar-tawar. Indonesia sebagai engara berideologi Pancasila di dalamnya terdapat masyarakat yang majemuk dengan berbagai suku dan agama. Keberagamaan tersebut hendaknya menjadi kekuatan untuk mempertahankan bangsa dan negara.
Kehadiran Mendagri Tjahjo Kumolo dalam rangka mewujudkan Unila sebagai kampus Kebhinekaan, dan juga menghadiri deklarasi Kampus Anti-Terorisme. Stadium general bertemakan Semangat Pancasila Anti-Radikalisme dan Intoleransi tersebut dihadiri Rektor Unila Prof Hasriadi Mat Akin dan juga Penjabat Gubernur Lampung Didik Suprayitno dan juga Plt. Wali Kota Bandar Lampung M Yusuf Kohar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
